Gubernur Jateng Dukung Buruh Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

Taufik Budi, Okezone · Selasa 06 Oktober 2020 15:00 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 06 512 2289251 gubernur-jateng-dukung-buruh-ajukan-judicial-review-uu-cipta-kerja-ak23Yi2kNJ.jpg Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Dok Humas Pemprov Jateng)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung langkah pengajuan gugatan judicial review (uji materi) terhadap UU Cipta Kerja. Dengan langkah ini bisa akan terjadi komunikasi melalui jalur hukum dan politik.

“Komunikasi atau jalur hukum, jalur politik untuk mereka bisa berkomunikasi untuk mereka bisa membawa hak-haknya secara konstitusional mendapatkan ruang yang bagus. Cara ini menurut saya cara yang baguslah prosedurnya,” kata Ganjar, Selasa (6/10/2020).

Politikus PDIP itu pun mengapresiasi banyak pihak yang hingga kini masih menahan diri untuk tidak melakukan aksi, pasca-RUU Cipta Kerja disahkan. Dia memahami keputusan ini tidak memberi kebahagiaan untuk banyak pihak. Meski demikian, dia meminta para pihak berdiskusi untuk mencari solusi terbaik.

“Pertama yang kita lakukan adalah desiminasi. Kita duduk yuk, ketemu dengan pengusaha, buruh, kita ngobrol, mana yang kira-kira menjadi persoalan dan bagaimana kita melaksanakan itu, sehingga semua akan bisa mengerti,” tuturnya.

Menurutnya, komunikasi di awal akan lebih baik untuk seluruh pihak. Dia juga menyampaikan siap membuka ruang diskusi untuk itu dan mengapresiasi seluruh pihak yang tak menggelar aksi.

“Saya menyampaikan terima kasih karena kerumunan-kerumunan tidak diciptakan,” katanya.

Sebagai informasi, DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja, Senin 5 Oktober. Untuk itu, Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (KSP BUMN) segera mengajukan gugatan judicial reviewterhadap Undang-Undang Cipta kerja. Gugatan tersebut akan dilayangkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga : Buruh di Tangerang Mogok Kerja Tolak UU Cipta Kerja

Ketua Umum SP BUMN Ahmad Irfan Nasution mengatakan sejumlah konfederasi serikat pekerja memang telah memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR terkait draf RUU Cipta Kerja tersebut. Namun, masih terdapat pasal-pasal yang merugikan pekerja sehingga pihaknya akan membentuk advokasi dan mengajukan gugatan judicial review.

Baca Juga : Isi Lengkap RUU Cipta Kerja yang Disahkan DPR

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini