Pemilu AS 2020 Ternyata Tidak Hanya untuk Memilih Presiden, Ini Faktanya

Rahman Asmardika, Okezone · Kamis 08 Oktober 2020 15:55 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 08 18 2290496 pemilu-as-2020-ternyata-tidak-hanya-untuk-memilih-presiden-ini-faktanya-8tVgq1zp5H.jpg Foto: Military.com

PADA 3 November, rakyat Amerika Serikat (AS) akan berbondong-bondong memberikan suara mereka dalam pemilihan federal, dengan fokus utama pada untuk memilih presiden berikutnya. Namun, meski pemilihan presiden menjadi daya tarik utama, ternyata dalam pemilihan ini suara rakyat AS juga dapat menentukan perubahan dalam hal-hal lain.

Pemilihan umum di tingkat federal juga akan memilih para pemimpin di tingkat negara bagian dan lokal. Keputusan mengenai kebijakan juga akan langsung dipilih dalam sistem pemungutan suara sehingga warga akan merasakan langsung dampaknya dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

BACA JUGA: Serba-Serbi Pilpres AS 2020, Mengenal Electoral College dan Swing States

Menurut ShareAmerica, pada pemilihan federal 2020 rakyat AS akan memilih presiden dan wakil presiden, 35 anggota Senat, dan maksimal 435 anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pada tingkat negara bagian, tahun ini akan dipilih 11 gubernur dan lebih dari 5.000 anggota legislatif negara bagian.

“Apa yang dilakukan Presiden sehari-hari tidak memengaruhi kehidupan masyarakat sebesar pemerintah lokal dan negara bagian,” kata Profesor Ilmu Pemerintahan di University of Maryland Stella Rouse kepada ShareAmerica.

Sumber: Share America.

“Sebagian besar Undang-Undang yang disahkan dilakukan pada tingkat negara bagian.” Itu sebabnya pemilihan umum pada tahun ini sangat penting,” tambahnya Rouse yang juga menjabat sebagai direktur Center for Democracy and Civic Engagement.

Anggota legislatif negara bagian akan berpartisipasi mengatur ulang batas-batas wilayah yang menentukan distrik Kongres. Perubahan ini dilakukan setiap 10 tahun, mengikuti siklus sensus penduduk.

BACA JUGA: Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden AS

Para pejabat negara bagian yang terpilih juga memiliki peran penting ketika terjadi kebuntuan antara pejabat pusat di Washington DC yang menyebabkan proses pembuatan undang-undang di tingkat federal terhambat. Rouse mengatakan bahwa undang-undang negara bagian akan mengisi kekosongan saat kebijakan di pusat masih dalam proses persetujuan.

Selain pemilihan pejabat, pemilihan umum di beberapa negara bagian juga membuat warga bisa menyatakan pendapat mereka secara langsung terkait beberapa isu tertentu. Setidaknya 24 negara bagian memberikan kesempatan tersebut melalui apa yang disebut sebagai prakarsa referendum (referendum initiative).

Contoh aturan-aturan negara bagian yang disahkan melalui inisiatif ini di antaranya adalah undang-undang mengenai pengetatan aturan senjata api, dan menaikkan upah minimum pekerja.

Amerika Serikat memiliki sistem federal di mana pembagian kekuasaan dilakukan antara pejabat negara bagian dan pejabat federal, dan negara bagian berbagi kewenangan dengan pemerintah lokal. Beberapa isu menjadi kewenangan pemerintah federal dan harus dikoordinasikan di tingkat nasional, sementara beberapa isu lainnya bergantung pada masing-masing negara bagian dan tidak harus seragam.

“Ada beberapa hal yang ingin Anda koordinasikan di tingkat nasional,” kata Josh Chafetz, seorang profesor hukum di Universitas Cornell, dengan menconthkan isu pertahanan. Sementara banyak isu lainya, termasuk besarnya pajak dan kualitas pelayanan publik, tidak harus seragam di setiap negara bagian.

Rouse mengatakan, federalisme dapat menyebabkan konflik antara pejabat negara bagian dan pejabat nasional tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

“Membagi kekuasaan dan terus adanya negosiasi antara pemerintah nasional dan negara bagian adalah hal yang baik,” katanya. “Ketika proses itu dilalui, kebijakan yang dihasilkan adalah yang terbaik yang bisa Anda dapatkan.”

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini