Cegah Demo Rusuh, Polda NTB Imbau Buruh Tak Termakan Hoaks

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 12 Oktober 2020 22:46 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 12 340 2292574 cegah-demo-rusuh-polda-ntb-imbau-buruh-tak-termakan-hoaks-j3XJGVLe8C.jpg Kapolda NTB Irjen M Iqbal (Foto : Dok Polda NTB)

JAKARTA - Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau kepada seluruh elemen buruh, untuk tidak mudah termakan informasi palsu atau hoaks, terkait dengan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Kapolda NTB, Irjen Mohammad Iqbal menyatakan, bahwa aparat kepolisian tidak akan ragu dalam mengusut kasus penyebaran informasi yang tidak benar.

"Jangan sampai ada hoaks. Ada berita-berita yang tidak bisa dipercaya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kami beri pengertian bahwa setiap tindak pidana akan berhadapan dengan penegakan hukum, termasuk hoaks. Yang menyebar hoaks," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Jakarta, Senin (12/10/2020).

 Baca juga:

Polisi Tangkap 10 Pelaku Perusakan Gedung ESDM saat Demo Tolak UU Cipta Kerja   

 SBY: Ndak Baik Kalau Negeri Kita Makin Subur Fitnah   

Hal itu disampaikan oleh Iqbal bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan jajaran Forkompimda, saat bertemu dengan pimpinan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) NTB.

Selain sosialisasi pidana hoaks, Iqbal berharap buruh agar tak melakukan aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Pasalnya, aspirasi kelompok pekerja itu juga sudah ditampung.

"Kami mengajak teman-teman pimpinan buruh diskusi, mengajak teman-teman buruh untuk menjaga keamanan. Kalau misalnya ada keberatan terkait undang-undang omnibus law, itu kan bisa disampaikan dengan cara-cara yang elegan," ujar Iqbal.

Mengenai hoaks, Iqbal mengungkapkan bahwa jajarannya sejauh ini sudah menangkap dua penyebar informasi bohong. Sebab itu, Iqbal menekankan unjuk rasa diperbolehkan, dengan syarat tak anarkis.

"Sudah ada dua (orang) yang kami amankan (terkait hoax), tapi itu bukan buruh. Kalau ada ketidaksetujuan disampaikan dengan cara yang apik, tanpa harus jatuh korban, merusak. Demo boleh tapi yang dilarang itu kalau anarkis," ucap Iqbal.

Sementara itu, Ketua DPW KSPN (Konfederasi Serikat Pekerja Nasional ) NTB, Lalu Iswan Mulyadi menuturkan kedepannya, buruh dan Polda NTB serta pihak Pemprov NTB akan melakukan pertemuan sebulan sekali untuk membahas isu-isu terkait ketenagakerjaan.

Lalu menyampaikan dirinya akan melihat tindak lanjut dari pertemuan ini untuk memutuskan kembali melakukan demonstrasi atau tidak.

"Saya apresiasi langkah Kapolda NTB saat pertemuaan tadi. Menjadwalkan satu bulan sekali ketemu itu menjadi sebuah penghargaan dan kami mengapresiasi sekali. Kalau dari Polda tidak masuk mengenai substansi UU omnibus law sendiri. Yang menjelaskan tadi Pak Gubernur sama Kepala Dinas Naker NTB," ucap dia.

"Pak Gubernur nanti juga meminta masukan dari kami, sekiranya ada UU omnibus law yang kami anggap yang baik. Nanti akan dismapaikan kepada Presiden ataukah Menteri supaya pasal yang kami anggap kurang bagus itu, mungkin bisa diperbaiki. Paling tidak ada aturan turunan agar jelas. Kadisnaker juga bilang UU ini belum final. Kami akan lihat dulu hasil pertemuan kami hari ini (untuk menentukan kembali demonstrasi atau tidak-red), " imbuh Lalu mengakhiri.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini