Angka Positif Covid-19 Terus Naik, Warga Tidak Boleh Gelar Acara Pernikahan

Rus Akbar, Okezone · Rabu 14 Oktober 2020 04:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 14 340 2293226 angka-positif-covid-19-terus-naik-warga-tidak-boleh-gelar-acara-pernikahan-nUhqnSIGYU.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

PADANG - Tak kunjung turun angka positif Covid-19 di Kota Padang, Sumatera Barat menjadi sorotan Presiden Joko Widodo terkait prioritas penanganan covid-19 di Padang 11 daerah lainnya, membuat Pemko Padang kembali melarang masyarakat untuk melaksanakan pesta pernikahan baik di gedung, convention center ataupun di rumah. Aturan ini mulai berlaku pada 9 November 2020 mendatang.

Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pesta perkawinan cukup melaksanakan akad nikah di kantor KUA, rumah ibadah, atau di rumah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Larangan pesta pernikahan itu tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 870.743/BPBD-Pdg/X/2020 tentang Larangan Pesta Perkawinan dan Batasan Bagi Pelaku Usaha.

Plt Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, larangan mengadakan pesta perkawinan tersebut mengingat semakin tingginya kasus penyebaran Covid-19 di Kota Padang.

"Setelah dilakukan pengamatan dan pengawasan maka kita putuskan untuk meniadakan pesta perkawinan terhitung tanggal 9 November 2020," ujar Hendri Septa, Selasa (13/10/2020).

 Pernikahan

Bagi masyarakat yang melanggar maka aparat terkait akan membubarkan dan dikenai sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Plt Wali Kota menyebut dengan keluarnya SE Wali Kota tersebut maka Surat Edaran Walikota No. 870.392/BPBD-Pdg/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pesta Perkawinan Dalam Masa Pola Hidup Baru resmi dicabut.

"SE Walikota ini akan ditinjau ulang kembali bilamana kasus Covid-19 sudah menurun atau dapat dikendalikan oleh Pemko Padang," jelas Hendri Septa.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Padang, Yopi Krislova menambahkan. Tindakan ini diambil untuk menghindari munculnya klaster baru penyebaran covid-19 di pesta pernikahan.

“Waktu itu surat edaran dulu diperbolehkan pesta pernikahan pada masa pola baru. Setelah dievaluasi oleh Satpol PP dan kami amati, karena izin dikeluarkan oleh lurah, ternyata tidak berjalan (penerapan protokol kesehatan),” kata Yopi.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah kota memutuskan mengeluarkan surat edaran terbaru. Namun menjelang penerapan surat edaran ini berlaku, masyarakat yang menggelar pesta pernikahan di bulan Oktober diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Kami batasi pesta pernikahan ini hingga pandemi dianggap aman. Kasus positif covid-19 di Padang cukup tinggi, kemarin kasus sampai 220, 229, cukup tinggi. Makanya ini permasalahannya, pelaksana tugas wali kota menetapkan 9 November dilarang pesta pernikahan,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini