JGF ke-4 2020, Strategi Ketahanan Nasional dalam Menata Indonesia di Masa Depan

Agustina Wulandari , Okezone · Senin 26 Oktober 2020 12:42 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 26 1 2299586 jgf-ke-4-2020-strategi-ketahanan-nasional-dalam-menata-indonesia-di-masa-depan-0GnP0rqLcS.JPG Foto : Dok.Lemhannas RI

JAKARTA – Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo kembali menggelar Jakarta Geopolitical Forum (JGF) IV/2020 Sesi 2 dengan topik Geopolitical Landscape in The Covid-19 Era. Acara yang digelar langsung dari Lt.3 iNews Tower ini juga disiarkan melalui Zoom dan Youtube Channel Okezone dan Lemhannas RI, Kamis (22/10/2020).

Sementara itu, pada JGF nasional ini juga menghadirkan narasumber professional diantaranya Tenaga Profesional Lemhannas Prof. DR. Ir. Dadan Umar Daihani, Analis Sosial Politik dan Budaya, Dimas Oky Nugroho, pengamat Pertahanan dan Keamanan, Laksamana Muda (Purn) Robert Mangindaan dan Pakar Ekonomi Nasional, Enny Sri Hartati.

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang dapat membahayakan integritas kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

“Ada konsep yang diwarisi dari masa lalu dan menjadi tantangan untuk saat ini, sehingga bisa mewujudkan ketahanan nasional dengan warisan masa lalu untuk kita cari bentuk implikasinya di 2020. Kita harus bekerja, membaca, berpikir, ini menjadi tantangan kita. Jika tidak mampu beradaptasi dan bertransformasi maka akan terlindas,” ujarnya.

Ia menambahakan, gunanya ketahanan nasional untuk mencapai dan menjaga tujuan nasional dari ancaman, hambatan, tantangan. Ketahanan nasional bisa terjadi dengan adanya ketahanan ekonomi, politik, sosial budaya, hankam, dan ideologi.

Ketahanan itu ada pada disiplin ilmu masing-masing. Sehingga, para lulusan lemhannas diharapkan memiliki karakteristik itu melekat pada perilaku perseorangan masing-masing, yaitu yang didasarkan pada 4 konsensus dasar; Pancasila, UUD NRI 45, NKRI, dan bhinekka tunggal ika.

“Jadi intinya adalah kompetensi untuk memahami kedalaman masing-masing konsensus dan komitmen unuk terus mempraktikan nilai-nilai tersebut,” lanjutnya.

Tenaga Profesional Lemhannas, Prof. DR. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA mengemukakan bahwa Indonesia harus bangkit pada 2 hal yang penting, diantaranya bidang pendidikan dan pemerataan ekonomi, karena dengan pendidikan kita diharapkan menunggangi teknologi dan kita tetap optimis ke depan.

“Perlu ada penguatan ketahanan nasional, bisa berubah total strateginya, karena kita tidak lagi bisa lihat ke belakang, maka harus beradaptasi dan antisipasi ke depan. Secara geopolitik, Negara Asia ada yang keluar, nah cara-cara yang mereka lakukan supaya keluar dari pandemi ini sepertinya akan dipertahankan walaupun pandemi selesai, kalau dipertahankan artinya geopolitik tatanannya akan berubah,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa untuk bertahan hidup dan berkembang, Negara harus memikirkan Strategi ketahanan nasional. Masing-masing Negara kembali memikirikan strategi ketahanan nasionalnya dan kemudian kita berkumpul di dunia untuk menyusun geopolitik baru. Inilah yang merupakan gagasan dari Lemhannas untuk dunia.

“Jadi ada sesuatu yang memang harus diperbaiki dan memang ada yang salah karena saat pendemi mulai merambah semua langsung hancur,” tuturnya.

Memang itu yang diharapkan dari para narasumber, apakah ada strategi baru ketahanan nasional?

Dimas Oky Nugroho, Ph.D, Founder dan Executive Director PT Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), salah satu narasumber JGF sesi 2 ini mengemukakan, pandemi menyadarkan bahwa masyarakat hidup saling terkoneksi satu sama lain dimana harus ada kolaborasi, kerjasama, dan diwujudkan dalam off governance (tata kelola kerjasama yang baik).

“Di dalam jaman bergerak yang dipentingkan adalah adaptasi, sehingga saya membuat sebuah rumus Konsolidasi Inovasi Adaptasi Transformasi (KIAT) yang merupakan kunci dari sebuah bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, akibat pandemi ini masyarakat harus bersiap dan mendisiplinkan diri, sehingga ini menjadi tugas seluruh masyarakat dan pemerintah untuk menghadapi situasi yang terjadi. Strategi politik di masa depan baginya yang paling penting adalah kepentingan nasional.

“Kepentingan nasional kali ini menjadi penting dengan melihat sejarah politik dan geopolitik indonesia seperti apa dan apa tujuan besar kita sebagai bangsa, apa yang mau kita menangkan, dan apa yang mau kita pertahankan,” imbuhnya.

Indonesia harus bisa merespon dengan cepat atas ketidakpastian yang terjadi dalam skala global terutama dalam pandemi Covid-19 dan dalam situasi seperti ini Negara yang bisa survive adalah Negara yang memiliki kepemimpinan, koordinasi dan komunikasi publik yang baik dan memiliki unit reaksi cepat pemerintah dalam menghadapi sebuah krisis.

Tenaga Profesional Bidang Strategi dan Hubungan Internasional dan Diplomasi Lemhannas Laksamana Muda (Purn) Robert Mangindaan mengatakan, sudah banyak ancaman yang ada di sekeliling Indonesia dan Covid-19 memperuncing ancaman-ancaman tersebut. Dengan adanya Covid-19 ini semakin jelas membuka peperangan Amerika dan China.

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan Indonesia untuk memperkuat diri dan bertahan dari perang dua negara tesebut. Salah satunya dengan menerapkan koridor-koridor sebagai lalu lintas perdagangan internasional.

“Dengan adanya koridor-koridor sebagai lalu lintas perdagangan internasional, maka Indonesia harus menerapkan standar keamanan maritim dunia,” ujarnya.

Sementara itu, di tempat yang sama mantan Direktur INDEF Dr. Enny Sri Hartati mengungkapkan bahwa sebelum pandemi konflik secara geopolitik ekonomi dunia sudah menghadapi persoalan. Persoalannya mengenai perebutan sumber daya, instrumennya tidak lagi dengan kekuatan-kekuatan fisik atau militer tetapi berbagai strategi kekuasaan sumber daya. Jadi kepentingan ekonomi tidak ada perubahan dari era kolonial hingga milenial sekarang.

Ia menyebutkan, justru adanya anjlokan ekonomi di Indonesia menyebabkan investor tidak percaya diri untuk berinvestasi di Indonesia. Bukan persoalan sulit atau tidaknya berinvestasi, tetapi kepastian menghitung resiko dan kepastian menghitung berapa potensi keuntungan.

“Jadi kalau risikonya besar tetap terkalkulasi atau terhitung dengan baik, maka tidak ada masalah,” tuturnya.

Menurutnya, Indonesia harus sesegera mungkin mendatangkan investor, karena adanya penurunan rata-rata tingkat usaha lebih dari 70% terutama yang mikro. Dampak terhadap penurunan daya beli masyarakat terutama yang pendapatannya kurang dari Rp1 juta itu juga lebih dari 80%.

“Investor yang didatangkan tidak harus PMA, tetapi juga PMDN yang juga memiliki kekuatan yang besar. Padahal dari struktur ekonomi kita, 99% adalah UMKM, artinya yang kita butuhkan sesegera mungkin adalah investasi yang menciptakan lapangan kerja,” ujarnya. (yao)

CM

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini