Biaya Perawatan 606 Pasien Covid-19 di Tulungagung Capai Rp38,4 Miliar

Solichan Arif, Koran SI · Kamis 26 November 2020 14:29 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 26 519 2316654 biaya-perwatan-606-pasien-covid-19-di-tulungagung-capai-rp38-4-miliar-i8UeVX4f3A.jpg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

TULUNGAGUNG - Biaya pengobatan seluruh pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD dr Iskak Tulungagung mencapai Rp38,4 miliar. Biaya tersebut terhitung mulai awal kasus ditemukan hingga bulan Oktober.

"Biaya klaim sejak awal sampai bulan Oktober Rp38,4 miliar," ujar Kasi Informasi dan Pemasaran RSUD dr Iskak Tulungagung Moch Rifai kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).

RSUD dr Iskak Tulungagung merupakan salah satu rumah sakit rujukan penyakit Covid-19 di Jawa Timur. Sesuai ketentuan menteri kesehatan, rumah sakit rujukan bisa melakukan klaim biaya perawatan pasien COVID-19 yang ditangani. "Klaim diajukan ke pemerintah pusat melalui menteri kesehatan," kata Rifai.

Sesuai data yang tercatat jumlah pasien Covid-19 yang diajukan klaim Rp38,4 miliar sebanyak 606 orang.

Tingkat keluhannya beragam. Yakni mulai pasien dengan gejala klinis, suspect hingga kemudian terkonfirmasi positif Covid-19 dan dirawat di RSUD dr Iskak Tulungagung. Termasuk biaya pemulasaran jenazah dan pemakaman juga ikut tercover.

Menurut Rifai, pasien positif Covid-19 dengan status OTG (Orang Tanpa Gejala) dan tidak dirawat di RSUD dr Iskak, tidak termasuk dalam pengajuan klaim.

Dengan total klaim Rp38,4 miliar dari sebanyak 606 pasien, setiap pasien Covid-19 memiliki alokasi biaya perawatan rata-rata Rp6,3 juta. Mengacu ada tidaknya penyakit penyerta (komorbit), kata Rifai, hal itu yang membuat besaran biaya sama lain pasien menjadi berbeda.

Baca Juga : Keluhan Pasien Positif Covid-19, Susah Cari Ruang Rawat Inap

Baca Juga : Terduga Teroris Mantan Murid Dokter Azhari Ditangkap Densus 88

Bagaimana dengan pasien yang terlanjur dirawat namun hasil swabnya ternyata negatif?

Rifai mengatakan, pembiayaan pasien bersangkutan akan dialihkan sesuai status pembiayaannya, yakni sebagai pasien BPJS atau umum. Rifai juga menambahkan, dalam pengajuan klaim tersebut, pemerintah melakukan proses verifikasi melalui BPJS kesehatan.

"Tentunya melalui verifikasi BPJS kesehatan dulu," pungkas Rifai.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini