Jelang Pilkada, TPS Rawan Bencana Merapi Akan Dipindahkan

Priyo Setyawan, Koran SI · Selasa 01 Desember 2020 20:19 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 01 510 2319808 jelang-pilkada-tps-rawan-bencana-merapi-akan-dipindahkan-Dc5XX7Yz3X.jpg Ilustrasi (Dok. okezone)

SLEMAN - Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sleman 2020 di Kalitegan Lor, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman akan dipindahkan ke daerah yang aman.

Ini dilakukan karena Kalitengan Lor, merupakan daerah rawan bencana erupsi Merapi. Sebab jaraknya kurang dari 5 kilomter (km) dari Puncak Merapi Sesuai rekomendasi dari BPPTKG setelah status gunung Merapi dinaikkan ke level III (Siaga) radius jarak aman, yakni 5 kilometer (km) dari puncak Merapi.

Selain itu, sebagian warga Kalitengan Lor, terutama kelompok rentan, sekarang berada di barak pengungsian Glagaharjo, Cangkringan, Sleman.

Bupati Sleman Sri Purnomo pada prinsipnya tidak ingin melaksanakan Pilkada di daerah yang tidak aman. Untuk itu, TPS yang berada di daerah yang tidak aman akan dipindahkan tempatya. Di antaranya di Kalitengah Lor,Glagaharjo, Cangkringan yang masuk daeran rawan erupsi Merapi dan saat ini sebagian warganya ada di pengungsian.

“Ada kemungkinan TPS Galagaharjo akan dipindahkan ke barak pengungsian,” kata Sri Purnomo, Selasa (1/12/2020).

Sri Purnomo menjelaskan untuk pemindahan TPS ini, sekarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman sedang mengajukan permohonan izin pemindahan kepada KPU pusat. Izin ini nantinya sebagai payung hukum pemindahan TPS yang ada di wilayah atas ke daerah yang aman.

“Yang jelas kami tidak akan menyelenggarakan Pilkada di daerah yang tidak aman dan akan menyelenggarakan Pilkada dengan sebaik-baiknya,” tandas bupati Sleman dua periode itu..

Ketua (KPU) Sleman Trapsi Haryadi mengatakan untuk keberadaan TPS di Kalitengah Lor, Glagaharjo. Cangkringan selain berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Juga melakukan konsultasi dengan KPU pusat melalui KPU DIY. Namun sampai saat ini belum ada hasil dari konsultasi tersebut.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini