SURABAYA - Sebanyak 10 petahana di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Jawa Timur (Jatim) tumbang. Berdasarkan hasil final rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), 10 dari 19 daerah penyelenggara pilkada serentak itu kalah dari pendatang baru.
Ke-10 daerah tersebut yakni Jember, Ponorogo, Lamongan, Gresik, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan. Selain itu di Kabupaten Banyuwangi, Kota Pasuruan, Situbondo dan Kabupaten Mojokerto.
Di Kabupaten Jember misalnya, Bupati Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto yang di Pilkada 2020 harus maju lewat jalur independen tumbang. Pasangan ini kalah dari Hendy siswanto-KH Muh Barya Firjaun Barlaman.
BACA JUGA: 7 Calon Petahana di Jawa Timur Ikut Pilkada Serentak 2020
Lalu Ponorogo, petahana Bupati Ipong Muchlissoni yang kali ini menggandeng Bambang Tri Wahono kalah dari penantangnya, Sugiri Sancoko-Lisdyarita.
Kabupaten Blitar, Bupati Rijanto dan Marhaenis juga kalah. Pasangan ini tertinggal dari penantangnya Rini Syarifah-Santoso.
Selanjutnya Wakil Wali Kota yang kini menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan, Raharto Reno Prasetyo dan Mochammad Hasjim pun tumbang. Pasangan calon ini kalah dari mantan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf yang berpasangan dengan Adi Wibowo.
Sementara di Gresik, Wakil Bupati Qosim yang berpasangan dengan Askuchul Alif pun kalah dari Pasangan Calon Fandi Ahmad Yani-Aminatun Habibah.
Di Lamongan, Wakil Bupati Kartika Hidayati yang menggandeng Saim juga kalah. Pasangan calon ini tertinggal dari mantan Sekda Kabupaten Lamongan Yuhronur Efendi yang berduet dengan Abdul Rouf.
Direktur Surabaya Survei Center (SSC), Mochtar W Oetomo mengatakan, kekalahan petahana ini menandakan tingkat ketidakpuasan masyarakat. Ponorogo misalnya, survei sebelum hari pemungutan suara kepuasan masyarakat terhadap Bupati Ipong kurang bagus.
BACA JUGA: Kasus Covid-19 di Surabaya Melonjak, Risma Patroli Naik Motor Ingatkan Warga
Kemudian di Jember, konflik yang berlarut antara legislatif dengan Bupati Faida menyisakan problem. Selain juga tidak adanya partai yang mendukung Faida.
"Persoalannya adalah Pilkada serentak 2020 bersamaan dengan merebaknya pandemi Covid-19. Pandemi menyisakan banyak problem di kalangan pemerintahan baik pusat, regional maupun lokal, karena kompleksnya persoalan," ujarnya.
Mochtar menyebutkan, kebanyakan memang pemerintah daerah tidak bisa menjawab ekspektasi dan harapan dari masyarakat. Mereka ingin melihat seluruh persoalan di masa pandemi cepat selesai.
