Pascapilkada 2020, Bawaslu Jabar Klaim Nihil Klaster Covid-19

Agung Bakti Sarasa, Koran SI · Senin 28 Desember 2020 21:21 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 28 525 2335266 pascapilkada-2020-bawaslu-jabar-klaim-nihil-klaster-covid-19-NLLrDDqUTw.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

BANDUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar memastikan tidak ada klaster penularan Covid-19, pascapelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pesta demokrasi daerah di Jabar dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Diketahui, delapan daerah di Jabar yang menggelar pilkada, antara lain, Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.

"Kekhawatiran terhadap munculnya klaster baru Covid-19 pascapelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Provinsi Jawa Barat tak menjadi kenyataan. Kami pastikan tidak ada klaster pilkada," kata Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan dalam kegiatan Bawaslu Jabar Forum di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Senin (28/12/2020).

Baca juga: Update Corona 28 Desember 2020 : Positif 719.219 Orang, 589.978 Sembuh, 21.452 Meninggal

Berdasarkan hasil evaluasi, ujar Abdullah, hingga lebih dari dua pekan pascapelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 lalu, tidak ditemukan bukti kuat munculnya klaster pilkada di delapan kabupaten/kota yang menggelar Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Jabar.

Abdullah mengemukakan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Jabar, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam setiap tahapan hingga hari H pemungutan suara.

"Pemilih dan penyelenggara tertib (menerapkan prokes). Bisa kami katakan pelaksanaan Pilkada 2020 di Jabar berjalan sesuai prokes dan tidak ada klaster baru. Tidak ada terkonfirmasi klaster baru, baik di penyelenggara pilkada maupun pemilih," ujarnya.

Namun, tutur Abdullah, bukan berarti Bawaslu Jabar tak menemukan pelanggaran prokes selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Jabar. Berdasarkan catatan, pelanggaran prokes marak terjadi di Kabupaten Indramayu, Karawang, dan Kota Depok.

Bawaslu Jabar juga mencatat ratusan perkara pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di delapan kabupaten/kota di Jabar. Antara lain, pelanggaran kode etik, administrasi, tindak pidana, dan lainnya.

Kabupaten Bandung, tutur Abdullah, menjadi daerah paling banyak melakukan pelanggaran dengan total 39 perkara. Kemudian, Kabupaten Karawang 37 perkara, Indramayu 27, Pangandaran 21, Sukabumi 17, Cianjur 10, dan Tasikmalaya tujuh.

"Jenis pelanggarannya itu kode etik 24 (perkara), administrasi 67, tindak pidana 14 dan hukum lainnya 69 perkara pelanggaran. Khusus untuk pidana yang sudah vonis 7 perkara," tutur Abdullah.

Berkaitan dengan perkara pelanggaran hukum lain, kata Ketua Bawaslu Jabar, meliputi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), politik uang, dan termasuk perkara pelanggaran prokes yang totalnya mencapai sekitar 200 perkara.

"Sudah kami berikan penanganan dalam bentuk rekomendasi tertulis kepada para pihak karena ini berkaitan dengan mandat di aturan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu selalu mengawasi protokol kesehatan saat kampanye," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini