Sekolah Tatap Muka Dimulai Hari Ini, Sejumlah Daerah Putuskan Tetap Belajar Online

Agregasi BBC Indonesia, · Senin 04 Januari 2021 09:42 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 04 65 2338322 sekolah-tatap-muka-dimulai-hari-ini-sejumlah-daerah-putuskan-tetap-belajar-online-lBcMC14yFR.jpg Siswi di Mojokerto, Jawa Timur menumpang belajar di warung kopi yang menyediakan wifi gratis. (Foto:Inews.Id)

JAKARTA- Rencana sekolah tatap muka semester genap tahun ajaran 2020/2021 yang dimulai pada Senin 4 Januari 2021 ini mengalami penundaan dibeberapa daerah.

Sebelumnya pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk kembali melakukan belajar tatap muka,

Di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan tetap menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah.

Baca Juga: Kemendikbud Tegaskan Pembelajaran Tatap Muka Tak Wajib, Tergantung Orangtua

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan keputusan itu dilakukan guna memastikan kesehatan dan keamanan siswa, guru, dan tenaga kependidikan menjadi prioritas di masa pandemi Covid-19.

"Pemprov DKI Jakarta sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan belajar tatap muka di semester genap TA 2020/2021. Prioritas utama adalah kesehatan dan keamanan, jadi tetap belajar dari rumah," ungkap Nahdiana melalui siaran pers pada Sabtu (2/1).

Keputusan tersebut juga ditempuh Pemerintah Kota Depok melalui Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor 420/621-Huk/Dinkes yang diterbitkan Selasa (29/12).

Baca Juga: Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 2021, LTMPT: Tahapan Dimulai 4 Januari

Keputusan Pemkot Depok, disambut gembira warganya. Salah satunya, Rinna Purnama."Merasa bahagia dengan pembatalan tatap muka karena sangat berisiko jika anak dibiarkan masuk kelas offline dalam kondisi seperti ini. Apalagi setelah liburan.

"Banyak orang tua siswa saya lihat di status WA dan medsos ternyata membawa anak-anak berlibur ke Bali, Bandung, Puncak dan pusat-pusat keramaian yang kita tidak bisa hindarkan," kata ibu dari anak kelas 3 SD ini.

Sekolah tatap muka dibuka Januari 2021 'tidak realistis' karena tingkat penularan Covid-19 di atas 10% Pemda diizinkan buka sekolah pada Januari, peta zonasi kasus Covid-19 'tidak lagi menentukan'

Tahun ajaran baru dan skenario kembali ke sekolah, mengapa ada penolakan dari orang tua siswa? Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menyebut ada 785 SMA, SMK dan SLB yang siap menyelenggarakan sekolah tatap muka.

Kesiapan sekolah ini dilihat dari kemampuan menyediakan sarana pendukung pencegahan Covid-19.Meski begitu, Kepala Disdik Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan penyelenggaraan sekolah tatap muka tetap memerlukan izin orangtua dan pemerintah daerah.

"Pembukaan sekolah tergantung pada izin dari kepala daerah setempat, sebab kepala kepala daerah yang paling mengetahui kondisi penyebaran Covid-19," kata Dedi kepada media.

Selain memberikan izin, pemerintah juga berhak menghentikan sekolah tatap muka apabila di sekolah muncul kasus Covid-19.

Pada konferensi pers yang digelar 20 November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menyatakan walau keputusan membuka sekolah berada di tangan pemerintah daerah, tapi pembukaan sekolah juga harus disetujui kepala sekolah dan perwakilan orang tua murid.

"Kalau tiga pihak ini tidak mengizinkan, maka sekolah tidak diperkenankan dibuka," kata Nadiem.Kalaupun sekolah nantinya kembali dibuka, Nadiem menyebut orang tua tetap berhak menentukan apakah anak mereka akan mengikuti proses pembelajaran tatap muka di sekolah atau tidak.

"Orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk melakukan tatap muka. Hak terakhir dari siswa individu, walau sekolahnya sudah tatap muka, masih ada di orang tua," kata Nadiem.

Di Kota Bandung, pemerintah belum secara resmi mengeluarkan keputusan mengenai pembelajaran tatap muka lantaran semester genap baru akan dimulai pada 11 Januari 2021 mendatang.

"Pemerintah Kota Bandung akan mengeluarkan keputusan sebelum tanggal 11 itu, tentu keputusannya dalam bentuk peraturan wali kota," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Cucu Saputra, saat diwawancara wartawan di Bandung, Yuli Saputra, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Senin (04/01).

Namun, Disdik Kota Bandung sendiri telah melakukan kajian dengan melibatkan sejumlah ahli kesehatan dan pendidikan, termasuk SKPD Kota Bandung dan organisasi pendidikan.

"Hasil FGD (focus group discussion) direkomendasikan 100 persen PJJ [pembelajaran jarak jauh] diperpanjang," ungkap Cucu.

Iman Zaidir, ayah dari dua anak kelas 4 SD dan 2 SMP, meminta Pemkot Bandung tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka, minimal sampai seluruh warga Bandung dapat vaksin Covid 19.

"Saya lihat perilaku warga Bandung juga masih abai terhadap protokol kesehatan. Kalau sekolah mulai tatap muka, seperti menyemplungkan anak ke dalam perangkap Covid. Memangnya kalau terjadi klaster di sekolah, pihak sekolah mau tanggung jawab?" ujar Iman

Sampai saat ini, Kota Bandung masih kategori zona oranye, bahkan beberapa kecamatan berzona merah.

Sementara itu pada Senin (04/10) pagi, pintu gerbang SD YPK Yoka Waena, SD dan SMP Advent Abepura, dan SMP YPPK Santo Paulus Abepura hanya dibuka setengah. Halaman sekolah dan pinggiran jalan dari sekolah-sekolah yang biasanya ramai dengan kendaraan orang tua murid yang biasanya mengantar tampak sepi. Hanya tiga-empat motor yang terparkir milik guru.

 Antara pukul 07.30-08.45 WIT di SD dan SMP Advent Abepura, dan SMP YPPK Santo Paulus Abepura hanya didatangi oleh para guru. Namun, di SD YPK Yoka, nampak sejumlah orang tua murid bersama anak-anaknya sedang menunggu di halaman sekolah.

"Kami juga tidak tahu ini, apakah belajar atau tidak karena sudah jam begini tidak ada guru, tidak ada informasi juga ke kami kalau ada perubahan. Karena, kemarin waktu terima raport anak, gurunya bilang hari ini masuk sekolah tatap muka," ujar seorang ibu yang mengantarkan anaknya yang masih duduk di kelas 1 SD YPK Yoka.

Ada juga seorang murid kelas VI di sekolah itu, dengan seragam merah-putihnya. "Tidak ada informasi [tentang perubahan] jadi saya datang saja sekolah," ujarnya.

Sementara Kepala SMP YPPK Santo Paulus Abepura, Ferdinando Lase mengatakan berdasarkan arahan Direktur Yayasan YPPK se-Kota dan Kabupaten Jayapura, semua sekolah Yayasan Katolik di dua daerah ini akan tetap melangsungkan proses pembelajaran secara daring. Hal tersebut dikarenakan tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi di Kota dan Kabupaten Jayapura.

"Direktur Yayasan kami, YPPK, telah memutuskan bahwa sekolah-sekolah YPPK belum melaksanakan tatap muka. Alasannya, berdasarkan pengamatan YPPK, penyebaran ini masih cukup tinggi di Kota Jayapura. Jadi jangan sampai sekolah nanti menjadi klaster baru lagi," katanya.

Lagipula, pihaknya belum siap menggelar aktivitas belajar-mengajar tatap muka.

"Kami di SMP Paulus ini belum siap. Secara infrastruktur sudah lengkap semua, sudah ada ya, seperti tempat cuci tangan cuma kendala kami adalah ketersediaan air. Kami hanya mengharapkan dari PDAM dan PDAM ini tidak setiap hari mengalir jadi agak sulit buat kami. Jadi kami belum siap," ucapnya.

Para orang tua merespons berbeda terkait pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021.

Hanny Nahuway, orang tua dari murid SMP YPPK Bonaventura Sentani dan murid SMA Lentera Harapan Sentani di Kabupaten Jayapura, menyambut baik rencana pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurutnya, meski anak-anaknya bisa belajar secara online, hal tersebut dipandangnya belum cukup.

"Saya terima saja pemerintah punya usulan bahwa sekarang [sekolah] tatap muka, karena di sekolah dikasih surat pernyataan kalau ada orang tua yang tidak setuju, ya tidak usah [ke sekolah], nanti ikut lewat online saja.

"Tapi, saya [memilih] kasih masuk saja ke sekolah. Karena kalau dipikir, [sekolah] pakai sistem online itu anak-anak cari jawaban di google, jawabannya cari disitu. Terus habis sudah. Mulai [main] pegang HP lagi.

"Jadi, saya pikir wawasan anak-anak ini tidak berkembang. Jadi lebih baik anak ke sekolah. Yang penting anak-anak saya kasih vitamin lengkap, makan teratur, pakai masker, sudah ke sekolah, nanti saya antar," ujar Hanny.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk kembali membuka sekolah dan melakukan proses pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021.

Adapun Karolina Marselina Onim, yang menyekolahkan anak-anaknya di SD Advent Abepura, SMP YPPK Santo Paulus Abepura, dan SMA Negeri 1 Abepura, memilih agar keenam anaknya tetap menjalani pembelajaran secara online dari rumah selama masa pandemi Covid-19. Menurutnya, minim fasilitas kesehatan menjadi alasan utamanya.

"Iya, saya belum berani karena saya sendiri berpikir bahwa ini menyangkut kesehatan mereka. Jadi, karena itu saya berpikir sudah lebih baik [anak-anak belajar] di rumah," katanya.

Menanggapi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua, Christian Sohilait kepada wartawan di Kota Jayapura, pada Rabu [30/12/2020] mengatakan perlu adanya pertimbangan kembali pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Salah satu pertimbangannya adalah evolusi virus Covid-19 dengan gejala baru.

"Yang menjadi soal berikutnya sebelum proses belajar mengajar secara tatap muka dilakukan adalah adanya virus corona jenis baru sehingga ini menjadi pertimbangan penting apakah sekolah akan tetap dibuka," katanya.

Pihaknya berencana mendorong pemerintah Provinsi Papua untuk menerbitkan peraturan yang mengatur proses belajar mengajar secara tatap muka sesuai SKB Empat Menteri.

"Karena kebijakan di Papua tidak bisa disamaratakan bahwa sekolah semua harus dibuka atau ditutup," katanya.

Dia menambahkan hal ini disebabkan di salah satu sisi angka penularan Covid-19 di Papua terus meningkat.

Berdasarkan data hingga 27 Desember 2020, ada 74 daerah zona merah, lebih tinggi dari periode sebelumnya yang dilaporkan mencapai 60. Kota Jayapura satu di antaranya.

1
5

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini