JAKARTA - Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Mata Uang pasal 21, Rupiah wajib digunakan untuk transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya.
"Kalau ada transaksi menggunakan denominasi non-rupiah melanggar pasal 21 UU mata uang, dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta," tuturnya.
Menurut dia, Bank Indonesia sejauh ini aktif melakukan pendekatan persuasif untuk mengedukasi masyarakat agar paham terhadap peraturan tersebut. Termasuk dalam kasus penggunaan mata uang dinar dan dirham, di mana mungkin sang pelaku belum memahami peraturan tersebut.
Baca Juga: Bazar Gunukan Dinar Dirman sebagai Alat Transaksi Ada di Depok, Juga Terima Pembayaran dengan Rupiah
"Tetapi dalam tahap sekarang ini kami pingin yang lebih persuasif aja. Mungkin mereka tidak mengerti, karena tidak mengerti kita akan edukasi," kata Erwin.
Baca Juga: Heboh Transaksi Dirham Juga Terjadi di Tangerang, Rupiah Tak Laku?
Sebelumnya, Bareskrim Polri menahan pendiri Pasar Muamalah di Depok, Jawa Barat, Zaim Saidi. Zaim diamankan Selasa (2/2/2021) malam. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Karo Penmas Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono. "Iya benar," kata Rusdi di Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Sebelumnya warga digegerkan dengan toko di pasar muamalah Depok yang bertransaksi menggunakan dinar, dirham serta metode barter. Sempat dituding melanggar, ternyata mekanisme jual beli sesuai ajaran Rasulullah Muhammad SAW ini mengandung misi sosial, termasuk zakat.
(Sazili Mustofa)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.