Buku Sosiologi SMA Kelas 3 Ada Link Porno, Kemendikbud: Segera Diblokir Kominfo

Neneng Zubaidah, Koran SI · Jum'at 12 Februari 2021 13:48 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 12 65 2360993 buku-sosiologi-sma-kelas-3-ada-link-porno-kemendikbud-segera-diblokir-kominfo-ogBMyeCfhP.jpg Buku Sosiologi SMA Kelas III. (Foto:Arif Budianto)

JAKARTA - Buku Sosiologi SMA Kelas 3 yang mencantumkan link porno mendapat kritikan dari berbagai pihak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun sudah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir situs tersebut.

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud Maman Fathurrohman mengaku sudah mengirim surat secara resmi kepada Kominfo supaya situs yang termuat itu bisa segera diblokir.

“Tim Pusat Kurikulum dan Perbukuan juga sudah mengirim surat resmi pada bagian terkait di Kominfo agar website tersebut di blokir atau filter,” katanya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (12/2/2021).

Baca Juga: Buku Sosiologi SMA Kelas 3 Ada Link Porno, DPR: Kemendikbud Harus Lebih Ketat Lagi Berika Izin Terbit

Maman menjelaskan, Kemendikbud telah melakukan penelusuran dan verifikasi data pada buku Sosiologi kelas XII SMA kurikulum 2013 terbitan tahun 2015 yang mencantumkan situs yang pada saat ini disinyalir memuat konten pornografi.

“Berdasarkan pernyataan penulis dan tim penilai, situs laman yang dimaksud pada saat dirujuk memang awalnya memuat konten terkait kebudayaan sunda. Hal ini diperkuat dengan penelusuran pada sistem arsip web hingga tahun 2015,” ujarnya.

Baca Juga: Geger, Buku Sosiologi SMA Merujuk Situs Porno

Namun, dia mengatakan domain web tersebut tidak dikelola dengan baik (kedaluwarsa pada 30 Mei 2016), sehingga situs tersebut kemudian diambil alih oleh pihak lain dan konten sudah berubah.

“Untuk itu Kemendikbud tengah berkoordinasi dengan Kominfo terkait upaya filter maupun pemblokiran situs tersebut,” terangnya.

Maman menjelaskan, Permendikbud No 8/2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan menyebutkan bahwa buku teks pelajaran maupun buku non teks pelajaran harus sejalan dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan norma positif yang berlaku di masyarakat.

“Untuk menjamin pemenuhan nilai-nilai dan standar kriteria buku, diperlukan pelibatan semua pelaku dan pemangku kepentingan sebagai ekosistem perbukuan,” tuturnya.

Kemendikbud pun memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan kritik dan masukan untuk menyempurnakan buku teks pelajaran. Menurutnya, peran serta masyarakat menjadi salah satu amanat Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 yang terus diperkuat.

Melalui Puskurbuk, ucapnya, Kemendikbud membuka akses kepada masyarakat untuk mendapatkan referensi buku gratis dengan berbagai macam format dan konten yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran maupun referensi melalui Kemendikbud. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini