Gubernur Ganjar Pilih Tidak Terapkan Sanksi Penolak Vaksinasi

Taufik Budi, Okezone · Senin 15 Februari 2021 13:34 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 15 512 2362261 gubernur-ganjar-pilih-tidak-terapkan-sanksi-penolak-vaksinasi-ZzjYLM0bSV.jpg Gubernur Jawa Tengah, Ganjar (foto: ist)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, bahwa Jateng mengutamakan upaya persuasif dan sosialisasi terkait vaksinasi. Tindakan ini sebagai respons adanya aturan tentang sanksi jika ada yang enggan divaksinasi.

"Ya karena keluar aturan tentang sanksi, saya tidak mau ada perdebatan soal ini. Jadi yang belum setuju bisa kita arahkan kita tarik ke belakang saja (ditunda)," kata Ganjar, usai rapat penanganan Covid-19 dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara virtual di kantor Pemprov Jateng, Senin (15/2/2021).

Baca juga:  Datangi KPK, Menkes Bahas Program Vaksinasi Gotong Royong

Ganjar mengatakan, jika ada warganya yang enggan divaksin maka pilihannya adalah ditunda.

Sebab menurutnya, jika ada yang enggan bahkan menolak divaksin hal itu karena mereka butuh diyakinkan dan diberi data.

"Yang belum setuju mungkin butuh diedukasi, butuh tahu, butuh dikasih data, butuh yakin," kata Ganjar.

Baca juga:  Pemprov Sulsel Gelar Vaksinasi Covid-19 Secara Massal di Unhas

Sehingga, penundaan pemberian vaksin juga dibarengi dengan sosialisasi. Dengan harapan, mereka akan yakin dan di akhir tahun nanti bisa mendapat vaksin sesuai target Presiden Joko Widodo.

"Anggap aja ini diedukasi dulu beberapa bulan dan nanti diujung akhir tahun yang Pak Presiden menargetkan musti selesai vaksinnya pada tahun ini. Nah mereka-mereka bisa di sana, tapi kita ingatkan dan kita edukasi," ujarnya.

Keputusan tak menerapkan sanksi, menurut Ganjar, mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi di daerah. Sehingga, energi dapat difokuskan pada percepatan vaksin dan tidak ada pembahasan lainnya.

"Agar energi kita masuk pada percepatan vaksin, bukan lagi perdebatan dihukum-tidak dihukum, hak asasi dan sebagainya. Nanti kita tidak jalan-jalan sehingga persuasi lebih penting, sosialisasi lebih penting," tegasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) soal pengadaan vaksin serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dalam Perpres ini disebutkan juga sanksi jika ada warga yang menolak divaksinasi Covid-19. Perpres Jokowi ini ditetapkan di Jakarta pada 9 Februari dan diundangkan pada 10 Februari.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini