Facebook Blokir Konten Berita di Australia, Warganet Tidak Bisa Berbagi atau Melihat Situs Berita

Susi Susanti, Koran SI · Kamis 18 Februari 2021 07:41 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 18 18 2363977 facebook-blokir-konten-berita-di-australia-warganet-tidak-bisa-berbagi-atau-melihat-situs-berita-Z3fkAaj1LI.jpg Facebook blokir konten berita Australia (Foto: Reuters)

AUSTRALIA - Facebook memblokir konten berita di Australia. Hal ini membuat para pengguna media sosial (medsos) di Australia tidak bisa berbagi atau melihat konten berita di platform itu.

Ini menyebabkan banyak kekhawatiran atas akses publik ke informasi penting.

Pada Kamis (18/2), warga Australia terkejut ketika mereka menemukan halaman Facebook memblokir semua situs berita lokal dan global, serta beberapa situs pemerintah utama.

Pemerintah Australia mengatakan larangan itu mengancam "kredibilitas" raksasa teknologi itu.

Langkah Facebook ini dilakukan menanggapi undang-undang yang diusulkan di Australia yang akan membuat raksasa teknologi membayar konten berita.

Raksasa teknologi seperti Google dan Facebook berpendapat undang-undang tersebut tidak mencerminkan cara kerja internet, dan secara tidak adil "menghukum" platform mereka.

Mereka yang berada di luar Australia juga tidak dapat membaca atau mengakses publikasi berita Australia di platform ini.

(Baca juga: PBB Serukan Negara-negara Kaya Bentuk Satgas Vaksinasi Covid-19 Global)

Pemerintah Australia mengatakan sedang menerapkan undang-undang yang disahkan majelis rendah parlemen pada Rabu (17/2) itu.

"Facebook perlu memikirkan dengan sangat hati-hati tentang apa artinya ini bagi reputasi dan posisinya," kata Menteri Komunikasi Paul Fletcher kepada ABC.

Pada hari ini waktu setempat, banyak warga Australia juga tidak dapat mengakses halaman situs-situ penting termasuk polisi dan layanan darurat, departemen kesehatan dan Biro Meteorologi.

Para warganet pun langsung melaporkan jika mereka tidak dapat melihat atau berbagi berita, dan halaman outlet utama seperti ABC dan Sydney Morning Herald.

Ini membuat banyak warga Australia marah karena tiba-tiba mereka kehilangan akses ke sumber terpercaya.

(Baca juga: Penyekapan Putri Dubai, PBB Akan Bertanya ke Uni Emirat Arab)

"Facebook bertindak seperti pemerintah yang menindas, sangat membatasi dan menyensor aliran informasi ke Australia," kata Elaine Pearson dari Human Rights Watch.

Bendahara Josh Frydenberg mencuitkan jika dia telah melakukan diskusi "konstruktif" dengan kepala eksekutif Facebook Mark Zuckerberg pada hari ini.

"Dia mengangkat beberapa masalah yang tersisa dengan kode tawar media berita pemerintah dan kami setuju untuk melanjutkan pembicaraan kami untuk mencoba menemukan jalan ke depan," katanya.

Kebijakan baru Facebook ini dilakukan beberapa jam setelah Google setuju untuk membayar News Corp Rupert Murdoch untuk konten dari situs berita di seluruh kerajaan medianya.

Facebook mengumumkan kebijakan barunya dalam sebuah posting blog pada Rabu (17/2). Mereka mengatakan undang-undang yang diusulkan telah membuatnya "menghadapi pilihan yang tegas: upaya untuk mematuhi undang-undang yang mengabaikan realitas hubungan ini, atau berhenti mengizinkan konten berita di layanan kami di Australia" .

"Dengan berat hati, kami memilih yang terakhir," katanya.

Di bawah aturan barunya, Facebook mengatakan pengguna Australia tidak akan dapat membaca atau berbagi konten berita di platform tersebut, sementara penerbit berita Australia akan dilarang berbagi atau memposting konten apa pun di halaman Facebook.

"Secara global, memposting dan berbagi tautan berita dari penerbit Australia juga dibatasi," ujarnya.

Melalui postingan itu, Direktur Pelaksana Facebook Australia dan Selandia Baru William Easton, mengatakan pihaknya telah membantu penerbit Australia mendapatkan dana sekitar USD316 juta pada tahun lalu melalui referensi.

Easton mengatakan undang-undang yang diusulkan "berusaha untuk menghukum Facebook untuk konten yang tidak diambil atau diminta".

"Kami berharap di masa mendatang, pemerintah Australia akan mengakui nilai yang telah kami berikan dan bekerja sama dengan kami untuk memperkuat, alih-alih membatasi, kemitraan kami dengan penerbit," terangnya.

Proyek Kebebasan Ekonomi Amerika, sebuah kelompok anti-monopoli yang berbasis di Washington juga mengkritik langkah tersebut.

"Dengan menyensor penerbit Australia untuk mempertahankan pendapatan iklannya, Facebook telah menunjukkan itu adalah ancaman bagi demokrasi di seluruh dunia," ungkap Direktur Riset Matt Stoller dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, ada spekulasi jika Kanada, bahkan Uni Eropa (EU) dapat mengikuti jejak Australia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini