Ribuan Tentara AS Tolak Divaksinasi Covid-19

Agregasi VOA, · Jum'at 19 Februari 2021 17:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 19 18 2365029 ribuan-tentara-as-tolak-divaksinasi-covid-19-UtcpV2Po4x.jpg Foto: Reuters.

WASHINGTON, DC - Ribuan tentara Amerika Serikat (AS) menolak atau menunda vaksinasi COVID-19. Sementara para komandan bekerja keras untuk menangkal rumor di internet dan menemukan cara yang tepat untuk meyakinkan pasukan untuk segera divaksinasi.

Mengutip laporan kantor berita Associated Press, di beberapa unit Angkatan Darat, hanya sepertiga personel yang setuju untuk divaksinasi. Para pemimpin militer yang mencari jawaban, yakin bahwa mereka telah mengidentifikasi satu hal yang dapat meyakinkan para tentara: rencana penugasan.

BACA JUGA: Dua Wanita Muda Menyamar Jadi Nenek-Nenek Demi Divaksinasi Covid-19 Lebih Awal

Para pelaut di kapal-kapal Angkatan Laut yang mulai berlayar minggu lalu, misalnya, memilih untuk divaksinasi. Tingkat vaksinasi di kelompok tersebut mencapai lebih dari 80 persen hingga 90 persen

Mayor Jenderal Angkatan Udara Jeff Taliaferro, wakil direktur operasi untuk Staf Gabungan, mengatakan kepada Kongres, seperti dikutip Associated Press, Rabu (17/2/2021), bahwa "data yang sangat awal" menunjukkan bahwa hanya hingga dua pertiga dari anggota Militer menerima vaksin yang ditawarkan.

Rasio ini lebih tinggi dari pada populasi umum, yang menurut survei terbaru oleh Kaiser Family Foundation, memiliki rasio sekira 50 persen. Namun, banyaknya pasukan yang menolak untuk divaksinasi sangat mengkhawatirkan, karena para tentara seringkali tinggal, bekerja dan bertempur di lingkungan yang terkadang sulit untuk menjaga jarak aman dan mengenakan masker.

Perlawanan para personel juga muncul saat tentara juga dikerahkan untuk melakukan vaksinasi di pusat-pusat vaksinasi di AS dan ketika para pemimpin mengharapkan militer Amerika Serikat memberi contoh bagi bangsa.

BACA JUGA: Nenek 90 Tahun Jalan Kaki Hampir 10 Km Demi Vaksinasi Covid-19

“Kami masih berusaha mencari pesan apa yang akan disampaikan dan bagaimana kami mempengaruhi orang agar mau divaksinasi," kata Brigjen. Edward Bailey, Ahli bedah di Komando Angkatan Darat.

Ia mengatakan bahwa di beberapa unit hanya 30 persen yang setuju divaksinasi, sementara yang lain antara 50 persen hingga 70 persen. Komando Pasukan mengawasi unit-unit utama di Angkatan Darat, yang terdiri dari sekitar 750 ribu tentara, personel cadangan, dan Garda Nasional di 15 pangkalan.

Bailey mengatakan bahwa di Fort Bragg, North Carolina, di mana ribuan tentara sedang menyiapkan penugasan, tingkat penerimaan vaksin sekira 60 persen. "Angka ini tidak sebaik ekspektasi kami terhadap personel lini depan,” kata Bailey.

Bailey mendengar semua alasannya.

"Saya pikir hal paling menarik yang saya dengar adalah, 'Angkatan Darat selalu memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan. Mereka memberi saya kesempatan untuk memilih, jadi saya mengatakan tidak,’” kata Bailey.

Para pemimpin militer dengan giat berkampanye untuk kegiatan vaksinasi tersebut. Mereka menggelar pertemuan, mengirim pesan tertulis kepada para pasukan, mendistribusikan data ilmiah, mengunggah video, dan bahkan mengunggah foto para pemimpin yang divaksinasi.

Pentagon bersikeras selama beberapa minggu dan tidak pernah tahu berapa banyak tentara yang menolak vaksinasi tersebut. Pada Rabu, mereka tak banyak membagikan data awal.

Namun, pejabat dari berbagai departemen militer mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Associated Press bahwa persentase penolakan sangat bervariasi, tergantung pada usia, pasukan, lokasi, status penempatan, dan aset tak berwujud lainnya dari personel dinas.

Perubahan ini menyulitkan para pemimpin untuk menentukan vaksin mana yang paling persuasif. Badan Pengawas Obat dan Makanan AS telah mengesahkan penggunaan darurat vaksin, jadi ini bersifat sukarela. Namun pejabat departemen pertahanan mengatakan mereka berharap segera berubah.

"Kami belum bisa mewajibkan vaksinasi," kata Wakil Laksamana Andrew Lewis, komandan Armada ke-2 Angkatan Laut, pekan lalu. "Saya bisa bilang bahwa kami mungkin akan mewajibkan ini sesegera mungkin, seperti yang kami lakukan dengan vaksin flu."

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini