Badan Antariksa Pertama Bakal Dibangun di Papua, Bagaimana Nasib Masyarakat Adat?

Agregasi BBC Indonesia, · Minggu 04 April 2021 12:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 04 18 2389087 bandar-antariksa-pertama-bakal-di-bangun-di-indonesia-bagaimana-nasib-masyarakat-adat-QWuYkgZ7eW.jpg Foto: LAPAN

Proyek ini membuat komunitas adat yang mendiami Kampung Saukobye merasa terancam direlokasi. Padahal, masyarakat adat yang bermukim di Pulau Biak - dan Papua secara umum -memiliki wilayah adat yang diwariskan secara turun temurun. Ini membuat marga lain tak boleh menempati wilayah adat marga lainnya.

Relokasi, berpeluang besar menimbulkan konflik antar marga, menurut Markus.

"Kita orang Papua ini beda dengan orang Jawa. Kami ini harus bertempat di kami punya tempat hak ulayat dari leluhur kami sampai sekarang. Itu harus kita tempati, tidak boleh pindah ke tempat lain," terang Markus.

"Kalau kami dipindahkan ke mana-mana, yang ada pembunuhan turun temurun. Konflik antar marga yang punya hak ulayat dan marga yang mau masuk ke hak ulayat marga lain," jelasnya kemudian.

Apolos Sroyer, kepala dewan adat dari sembilan wilayah adat di Biak, atau disebut Manfun Kawasa dalam bahasa setempat, menjelaskan bahwa masyarakat adat di Papua terdiri dari marga-marga yang memiliki batas tanah yang jelas antara marga satu dengan yang lain.

"Apabila satu marga pindah ke marga lain punya wilayah, itu menimbulkan konflik di antar kami. Apalagi pihak lain masuk dan secara sengaja memindahkan marga-marga ini ke tempat lain. Ini akan menimbulkan masalah," kata Apolos.

"Kebanyakan proyek di Papua hanya menciptakan konflik di antara kami dengan alasan kesejahteraan. Tapi faktanya masyarakat adat tersingkir dari hak-hak dia. Pertanyaannya adalah pembangunan ini untuk siapa?," tanyanya.

Meski proyek itu ditentang oleh pemilk hak ulayat dan pemimpin adat, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap mengklaim bahwa proyek ini telah didukung tokoh adat dan tetua marga.

"Kami di wilayah Biak Numfor itu terdiri dari sembilan wilayah adat dan bandar antariksa yang akan dibangun ini ada di wilayah utara dan tokoh adatnya hadir dengan kami saat ini, bahkan marga-marga terkait pemilik hak ulayat, hadir juga untuk berikan dukungan dan komitmen untuk siap membangun bandar antariksa," ujar Herry usai melakukan kunjungan ke kantor LAPAN di Jakarta, Jumat (12/03).

Senada, Kepala LAPAN Thomas Jamaluddin mengklaim bahwa pihaknya telah menerima surat dukungan sekitar 60 tokoh-tokoh adat di Biak.

Akan tetapi, Markus mengaku sebagai pemilik hak ulayat dirinya tak pernah diikutsertakan dalam pembicaraan tersebut.

"Itu yang menjadi polemik bagi kami marga pemilik hak ulayat. Yang berangkat itu mengatasnamakan kami pemilik hak ulayat. Kami tidak dihadirkan, satu orang pun kami tidak dihadirkan," katanya.

"Kami tidak pernah dilibatkan dan pembicaraan mereka selalu mangatasnamakan kami bahwa marga pemilik sudah setuju padahal bukan kami yang sampaikan," jelas Markus.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini