Ketua KPK Minta Izin ke Menteri Luhut Garap Tata Kelola Pelabuhan
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku sudah bertemu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan untuk meminta izin menggarap tata kelola di pelabuhan.
Hal itu diungkapkan Firli saat membeberkan lima aksi KPK dalam fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Salah satu aksinya KPK yakni peningkatan pelayanan dan pemangkasan birokrasi.
"Mohon izin kami sampaikan beberapa waktu lalu kami sudah rapat dengan bapak menteri maritim dan investasi, kami ingin mengelola tata kelola pelabuhan sehingga jalur logistik itu bisa kita amankan dan bisa menurunkan biaya tinggi," ungkap Firli di acara 'Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022', yang disiarkan melalui akun YouTube KPK, Selasa (13/4/2021).
Tak hanya tata kelola pelabuhan, KPK melancarkan aksinya dalam fokus di stranas PK terkait penguatan peran aparat pengawas pemerintah. Kemudian, percepatan pembangunan sistem berbasis elektronik.
Baca Juga : Menko Luhut Tangkap 1 Orang yang Bikin Masalah Ekspor Babel
"Keempat, penguatan sistem penanganan perkara yang terintegrasi. Kelima, penguatan terhadap aparatur penegak hukum," imbuh Firli.
Baca Juga : Soal OTT oleh KPK, Menko Luhut: Tak Bikin Kapok
(Erha Aprili Ramadhoni)
