Tiga Skema BNPB Bangun Rumah Tahan Gempa di Malang

Avirista Midaada, Okezone · Rabu 28 April 2021 19:29 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 28 519 2402346 tiga-skema-bnpb-bangun-rumah-tahan-gempa-di-malang-M2W16q5jmA.JPG Ilustrasi (Dokumentasi Okezone)

MALANG - Rumah tahan gempa bakal dibangun oleh Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) di Malang. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya kerusakan rumah akibat gempa yang ditimbulkan, apalagi di Malang kerap kali diguncang gempa.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Ir. Rifai mengatakan, pihaknya bakal membangun rumah tahan gempa, dengan tiga skema utama. Dimana pertama pembangunan rumah itu berada di lokasi rawan bencana seperti gempa yang kerap terjadi di Malang.

"Kebanyakan kemarin zona yang kita lihat itu adalah katakanlah desain yang salah. Kebanyakan masyarakat nggak menggunakan fondasi yang cukup, tidak ada tulangan di slot kolong (pondasinya). Ini yang memungkinkan (rusak bila terjadi gempa). Ini akan kita ingatkan kembali. Jadi mereka harus dengan spektrum yang benar, yang jelas," tutur Rifai pada Rabu siang (28/4/2021).

Rifai menambahkan, pihaknya dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal menawarkan pembangunan rumah instan yang tetap tahan gempa. Rumah instan ini bisa direkonstruksi dengan cepat tanpa menunggu waktu lama.

"Biasanya kami menawarkan dengan rumah instan. Yang sudah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kementerian PUPR, terutama Dirjen Perumahan," ucapnya.

Selanjutnya, proses pembangunan rumah rusak terdampak gempa juga diberikan alternatif melalui vendor - vendor yang sudah berpengalaman. Dimana nantinya vendor ini akan berkoordinasi dengan pemerintahan daerah setempat.

"Ada yang berminat dari beberapa vendor yang menawarkan rumah instan. Itu biasanya satu unit itu empat sampai lima hari jadinya. Ini juga memudahkan sehingga masyarakat tidak terpapar terlalu lama," ujarnya.

"Namun demikian kami ingin memastikan perusahaan itu sehat keuangan. Jangan nanti ada beberapa daerah, ini kontrak ga hanya dengan BPBD, tapi dengan masyarakat dan vendor. Pihak ketiga biasanya saat mereka melakukan transaksi 30 persen, gak balik-balik. Saya belajar dari beberapa daerah Sulteng. Alhamdulillah bisa kita atasi kemarin, jadi kita pastikan perusahaan itu punya SNI, produknya," imbuhnya.

Di sisi lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, untuk rumah rusak berat yang akan dibangun harus sesuai dengan standar Kementerian PUPR, yang tahan gempa.

"Yang standarnya PUPR. Nanti ya, kalau sudah selesai, sampeyan bisa lihat rumahnya. Tapi yang jelas sesuai standard dari PUPR," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini