Awak Kapal Perikanan Rentan Jadi Korban Kerja Paksa & Perdagangan Orang

Taufik Budi, Okezone · Minggu 02 Mei 2021 14:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 02 512 2404320 awak-kapal-perikanan-rentan-jadi-korban-kerja-paksa-perdagangan-orang-PCDgoKXpUT.jpg Ilustrasi (Foto : Istimewa)

TEGAL – Awak kapal perikanan (AKP) dinilai rentan jadi korban kerja paksa hingga perdagangan orang. Bahkan, data Fishers Center yang dikelola oleh SAFE Seas Project per Maret 2020, terdapat laporan praktik kerja paksa dan perdagangan orang sejumlah 44 kasus.

Dari jumlah tersebut, di antaranya kasus gaji tidak dibayar, kecelakaan kerja, permohonan untuk dipulangkan ke Indonesia, tidak di-cover asuransi, dan lain sebagainya. Untuk itu, dibentuk Serikat Buruh Awak Kapal Indonesia agar bisa melindungi dan meningkatkan kesejahteraan AKP di Indonesia.

Kelahiran serikat buruh ini juga untuk menguatkan pencegahan atas tindak pidana praktik eksploitasi kerja paksa dan perdagangan orang atau forced labor and trafficking in person (FL/TIP). Sebab, kasus yang menyasar AKP asal Indonesia itu masih terus terjadi.

“Ini momentumnya sangat tepat, yaitu Hari Buruh Internasional. Kami mendirikan serikat buruh ini karena kami sangat membutuhkan perlindungan dan kami ini bagian dari nelayan Indonesia yang memiliki hak untuk hidup sejahtera dari samudera Indonesia,” ujar Ketua Pusat Informasi dan Layanan Awak Kapal Perikanan (PILAKP) Tegal, Wanardi, di sela-sela acara deklarasi.

“Ada 44 kasus sampai periode Maret 2020 dan kami melihat masih ada kelemahan pada sistem perlindungan bagi AKP Indonesia, yaitu terkait regulasi dan kewenangan kementerian lembaga serta pemerintah daerah yang tumpang tindih,” kata Wanardi.

Ke depan, Serikat Buruh Awak Kapal Perikanan Indonesia akan berkonsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat lain. Tujuannya agar dapat mengambil bagian dalam penentuan kebijakan untuk melindungi dan menyejahterakan awak kapal perikanan secara khusus, dan nelayan Indonesia secara umum.

“Kami sangat mengharapkan dukungan dari SAFE Seas Project agar kami dapat menjadi bagian dari penentu kebijakan untuk diri kami sendiri,” tandas Wanardi.

Deklarasi Serikat Buruh Awak Kapal Perikanan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021. Pada tahun ini, pemerintah Indonesia, melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan tema “Pulih Bersama” untuk momentum peringatan itu.

“Pemerintah sangat menyadari besarnya dampak pandemi Covid-19 bagi semua pihak, terutama kelas buruh pekerja, namun kami juga memahami ajakan Pulih Bersama ini, bahwa kami tidak berjuang sendiri, melainkan bekerja bersama-sama dengan pemerintah dan pemilik kapal perikanan tangkap untuk bangkit dan pulih,” kata Wanardi.

Direktur SAFE Seas Project Nono Sumarsono mengatakan pembentukan serikat buruh adalah penegasan bahwa AKP merupakan bagian dari pemangku kepentingan. Lembaga itu memiliki peran strategis untuk memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan AKP Indonesia.

“Yayasan Plan International Indonesia atau Plan Indonesia melalui SAFE Seas Project sangat mendukung, bahkan mendorong lahirnya serikat buruh ini agar ke depannya kita bisa duduk bersama secara egaliter dalam perjuangan untuk melindungi dan menyejahterakan AKP Indonesia,” kata Nono.

Nono menambahkan jumlah AKP Indonesia, termasuk nelayan buruh, diperkirakan mencapai dua juta orang. Hal ini menegaskan adanya kebutuhan akan kehadiran serikat buruh yang independen seperti yang dibentuk oleh PILAKP Tegal.

“PILAKP adalah mitra strategis kami dalam SAFE Seas Project, dan kami akan memfasiitasi agar kawan-kawan dapat bergabung menjadi bagian dari Tim Nasional Perlindungan AKP dan Forum Daerah Jawa Tengah dalam rangka berjuang bersama untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan AKP Indonesia,” tegas Nono.

Di Jawa Tengah, diperkirakan terdapat 70 persen AKP yang belum memiliki kontrak kerja yang tertulis hitam di atas putih. “Bekerja tanpa kontrak berarti bekerja tanpa pelindungan dan sangat berisiko terhadap terjadinya eksploitasi ketenagakerjaan dan pelanggaran HAM pekerja. Tentunya, hal ini akan menjadi tantangan besar bagi PILAKP untuk memperjuangkan kontrak kerja dan upah yang layak bagi AKP," tambah Nono.

Wakil Bupati Tegal, Sabilillah Ardie, turut hadir secara virtual di acara deklarasi serikat buruh AKP Tegal ini. Ardie menyambut baik inisiatif yang diambil PILAKP bersama SAFE Seas Project. Dia mengakui, masih banyak hak-hak AKP yang harus diperjuangkan dan serikat pekerja AKP bisa menjadi wadah bagi para AKP untuk mensejahterakan AKP.

"Saya menyadari, AKP kerap menghadapi banyak masalah, baik sebelum bekerja di laut, saat bekerja di laut atau pun sepulang dari bekerja. Karena itu ketika ada keinginan dari teman-teman AKP untuk mendirikan serikat AKP, saya setuju. Saya bahkan bersedia menjadi deklarator bersama teman-teman AKP untuk bisa memperjuangkan nasib AKP. Saya berharap Pemkab Tegal bisa bekerja sama PILAKP, SAFE Seas Project," ujar Ardie.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini