AS Beri Sanksi 16 Orang Rezim Militer Myanmar Terkait Kudeta, Properti dan Harta Kepemilikan Diblokir

Susi Susanti, Koran SI · Selasa 18 Mei 2021 13:15 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 18 18 2411654 as-beri-sanksi-16-orang-rezim-militer-myanmar-terkait-kudeta-properti-dan-harta-kepemilikan-diblokir-2coewRYvjX.jpg Demonstasi antikudeta militer Myanmar (Foto: Reuters)

WASHINGTON – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan akan memberikan lebih banyak sanksi terhadap pemerintah militer Myanmar, yang telah melakukan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi, dan terhadap tokoh-tokoh kunci dalam rezim militer serta beberapa anggota keluarga dari pejabat yang sebelumnya ditunjuk.

Sanksi yang melibatkan Kanada dan Inggris ini menargetkan Dewan Administrasi Negara, atau SAC, nama resmi pemerintah militer Myanmar yang dibentuk pada Februari lalu.

"Seperti yang dikatakan Presiden (Joe) Biden, Amerika Serikat akan terus mempromosikan pertanggungjawaban bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta tersebut," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

"Tindakan kami hari ini menggarisbawahi tekad kami dan mitra kami untuk menerapkan tekanan politik dan keuangan pada rezim selama gagal menghentikan kekerasan dan mengambil tindakan yang berarti untuk menghormati keinginan rakyat,” lanjutnya.

(Baca juga: Dinyatakan Bersalah, Seorang Pria Bunuh Diri di Ruang Sidang)

Pada Senin (17/5), AS mengumumkan memberikan sanksi kepada 16 orang.

“13 orang yang dijatuhi sanksi saat ini adalah anggota kunci rezim militer Burma, yang dengan keras menekan gerakan pro-demokrasi di negara itu dan bertanggung jawab atas serangan kekerasan dan mematikan yang terus berlangsung terhadap rakyat Burma, termasuk pembunuhan anak-anak," terang Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Departemen Keuangan menegaskan 13 orang ini akan diblokir dari properti dan harta kepemilikan mereka di AS. Adapun tiga orang lainnya adalah anak-anak dewasa dari pejabat militer senior yang ditunjuk sebelumnya.

(Baca juga: Sebagai ketua, China Tekan DK PBB Atasi Krisis Palestina)

Hukuman ini adalah jenis sanksi ketiga yang diumumkan pemerintah Biden terhadap Myanmar dalam beberapa bulan terakhir.

(sst)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini