Anggaran Penelitian Rp1.154 Triliun Dipindah ke Mendikbudristek, DPR Harap Riset Dioptimalkan

Kiswondari, Sindonews · Rabu 02 Juni 2021 09:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 02 65 2418730 anggaran-penelitian-rp1-154-triliun-dipindah-ke-mendikbudristek-dpr-harap-riset-dioptimalkan-CK6Rsqw6Hs.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Komisi X DPR dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Mendikbudristek) pada Senin 31 Mei, menggelar rapat kerja (Raker) tersebut guna membahas perubahan nomenklatur Kemendikbud menjadi Kemendikbudristek dan sejumlah perkembangan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021/2022, serta tindak lanjut rekomendasi Panja Pendidikan Jarak Jauh (PJP).

Dalam Raker itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan perubahan struktur organisasi akan diselesaikan paling lambat pada 31 Juli 2021. Selain itu, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri untuk Penelitian (BOPTN Penelitian) akan dipindahkan ke Kemendikbudristek dengan total anggaran sebesar Rp1.154 triliun, dan diperkirakan selesai proses revisinya Juni 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian berharap bahwa dengan ini riset-riset yang dilakukan bisa optimal dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Saya harap, riset-riset yang ada dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Misalnya untuk penyediaan gawai, saya sangat berharap ini bisa berasal dari kerja sama riset dan industri dalam negeri,” kata Hetifah, Rabu (2/6/2021).

Hetifah berharap, Kemendikbudristek juga dapat mengajak peneliti-peneliti Indonesia yang berkiprah di lembaga riset kelas dunia untuk kembali ke dalam negeri.

"Saya berharap juga bahwa Mas Menteri bisa mengajak peneliti-peneliti Indonesia yang pengalamannya tingkat dunia itu," ucapnya.

Baca Juga : Survei Unpad, Mahasiswa Mulai Jenuh Ingin Kuliah Tatap Muka

Adapun perkembanhan PTM terbatas, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra ini mengungkap bahwa sudah 40% sekolah yang melakukan pelaporan. Dari 40% tersebut, 30%nya menyatakan siap melakukan PTM. Dia berharap bahwa data tersebut tidak bias dan Kemendikbudristek bisa mengambil langkah lanjutan berbasis laporan tersebut.

“Menimbang laporan terkait kesiapan, perkembangan vaksinasi PTK yang terhambat, juga beberapa ahli yang belum merekomendasikan PTM, saya harap Kemendikbud dapat mempertimbangkan Plan B terkait PTM. Alternatif seperti sekolah outdoor juga dapat dipertimbangkan dengan serius,” kata Hetifah.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini