Lakukan Pelanggaran, 4 Anggota Polres Raja Ampat Dipecat

Chanry Andrew S, iNews · Rabu 09 Juni 2021 15:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 09 340 2422500 lakukan-pelanggaran-4-anggota-polres-raja-ampat-dipecat-DKOEy1ADsh.jpg Empat anggota Polres Raja Ampat diberhentikan dengan tidak hormat (Foto: Chanru Andrew)

WAISAI - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan langkah tegas kepada seluruh personel kepolisian yang melakukan pelanggaran. Seperti dilakukan empat oknum anggota Polri dari Polres Raja Ampat, Polda Papua Barat.

Akibat melakukan sejumlah pelanggaran, keempat anggota Polri itu diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kepolisian. Upacara pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) terhadap empat anggota Polres Raja Ampat itu dilaksanakan di lapangan Apel Polres Raja Ampat, Rabu (9/6/2021). Upacara tidak dihadiri keempat anggota tersebut.

Kapolres Raja Ampat AKBP Andre JW. Manuputty memimpin langsung upacara PTDH terhadap empat anggotanya tersebut. Keempat anggota Polri yang diberhentikan dari dinas Polri tersebut dikarenakan melakukan sejumlah pelanggaran yang tidak mencerminkan perilaku anggota Polri dan sudah tidak dapat dibina lagi.

Baca Juga:  Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Polri Kirim Ambulans Operasional Nemangkawi ke Timika

Keempat anggota Polri dari Polres Raja Ampat tersebut, masing-masing, Brigadir Polisi, Egar Gintang Faradini, Brigadir Polisi Arius Salossa, Brigadir Polisi Kepala, Maurit Andi Randongkir dan Brigadir Polisi Kepala Herry Permana.

Keempat anggota ini mempunyai catatan pelanggaran khusus yang akhirnya menyeret mereka untuk diberhentikan dari dinas Polri. Seperti Brigadir Polisi Egar Gintang Faradini, dia terpaksa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kepolisian, Polres Raja Ampat karena diketahui melanggar Pasal 14 Ayat (1) huruf a, peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Di mana, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.

Brigadir Polisi Egar Gintang Faradini diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Papua Barat Nomor: Kep/56.C/III/2021 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara republik Indonesia.

Sementara itu, Brigadir Polisi Arius Salossa diberhentikan dengan tidak hormat karena diketahui melanggar Pasal 11 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.

Baca Juga:  Harun Masiku Tak Pakai HP, Polri Sulit Melacak Keberadaannya

Dalam pasal tersebut menjelaskan, Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.

Brigadir Polisi Salossa diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolda Papua Barat Nomor: Kep/56.D/II/2021 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri.

Selanjutnya, Brigadir Polisi Kepala Herry Permana, Ia telah melanggar Pasal 11 huruf c peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri.

Dalam pasal tersebut menjelaskan setiap anggota Polri wajib mentaati dan menghormati norma kesusilaan,norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum.

Adapun Bripka Maurit Andi Randongkir telah melanggar Pasal 14 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.

Bunyi pasal tersebut bahwa, Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.

Maurit juga dikenakan Pasal 3 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi. Maurit diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kaploda Papua Barat Nomor: Kep/56.B/II/ 2021.

Kapolres Raja Ampat dalam amanatnya menegaskan, upacara PTDH yang dilaksanakan sesuai dengan keputusan Kapolda Papua Barat tentang penjatuhan hukuman PTDH kepada setiap personel Polri yang dianggap sudah tidak layak menjadi anggota Polri.

Secara pribadi, menurut Kapolres, dirinya merasa prihatin dan sedih karena upacara PTDH ini merupakan upacara kali kedua di masa kepemimpinannya sebagai Kapolres Raja Ampat. Selaku Kapolres, dirinya juga berharap kedepannya tidak ada lagi personel Anggota Polres Raja Ampat yang melakukan pelanggaran apalagi sampai di PTDH.

Terkait dengan empat anggotanya yang diberhentikan itu, Kapolres mengatakan, sebagai pimpinan dia sudah melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap anggotanya. Namun, hingga sampai keputusan ini ditetapkan keempat anggota tersebut tidak menunjukkan perubahan ke arah yang positif.

"Semoga momentum ini dapat dijadikan sebagai awal dari segala perubahan positif menuju Polri yang Presisi, dalam pelayanan publik kepada masyarakat," tandas Kapolres AKBP Andre JW Manuputty.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini