Ridwan Kamil Ungkap Butuh Rp2,5 Miliar per Hari untuk Lockdown Tingkat RT

Agung Bakti Sarasa, Koran SI · Rabu 30 Juni 2021 20:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 30 525 2433456 ridwan-kamil-ungkap-butuh-rp2-5-miliar-per-hari-untuk-lockdown-tingkat-rt-BmWtE8WFJg.jpg Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Dok Okezone)

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat yang rencananya dimulai pada 2-20 Juli 2021. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengungkapkan, berdasarkan sebaran kasus Covid-19 di Jabar, PPKM Mikro Darurat itu rencananya diberlakukan di 731 Rukun Tetangga (RT) berstatus zona merah.

"Rencananya akan ada sekitar 730-an RT di Jabar yang sedang dianalisis apakah efektif menahan penularan Covid-19," ungkap Ridwan Kamil dalam jumpa pers yang digelar secara virtual, Rabu (30/6/2021).

Menurut Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pihaknya, kebutuhan anggaran logistik untuk pelaksanaan lockdown tingkat RT tersebut mencapai Rp3,5 juta per hari.

Kang Emil menjelaskan, asumsinya, tiap satu RT memiliki 100 kepala keluarga (KK), penduduk miskin 30 persen, dan relawan tracing sebanyak lima orang. Anggaran Rp3,5 juta tersebut akan digunakan untuk kebutuhan makan keluarga, honor relawan, alat pelindung diri (APD) relawan, disinfektan, pemenuhan sarana cuci tangan, masker, hazmat, hingga vitamin bagi relawan.

"Jadi, kita sudah menghitung kalau sudah mau me-lockdown satu RT, dengan jumlah KK rata-rata di Jabar, per RT butuh dana sekira Rp3,5 juta per hari," ucapnya.

Kemudian, jika dikalkulasikan dengan jumlah RT yang akan di-lockdown, lanjut Kang Emil, total anggaran yang dibutuhkan mencapai hampir Rp2,5 miliar per hari.

Dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan, kata Kang Emil, pihaknya akan segera merumuskan pembagian pemenuhan anggaran tersebut, mulai dari sumber kas kelurahan, pemerintah kabupaten atau kota, hingga pemerintah provinsi dan pusat.

"Intinya biaya berjenjang dan dikonsultasikan, apakah pemerintah pusat juga bertanggung jawab dalam pembiayaan jika ada PPKM mikro. Yang kita ketahui, ketahanan anggaran itu satu RT kurang lebih butuh Rp3 jutaan (per hari). Kalau ada 730-an RT, di Jabar Rp2,5 miliar per hari," tuturnya.

Lebih lanjut Kang Emil juga menegaskan, kebijakan lockdown atau PPKM Mikro Darurat di level provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski sudah melakukan penghitungan kebutuhan anggaran, kata Kang Emil, kebijakan lockdown tingkat RT hingga saat ini belum berjalan.

"Lockdown di level RT dan RW tidak dan belum di level kabupaten, kota, dan provinsi. Kalau lockdown sudah dilakukan, semua orang tidak boleh pergi. Urusan suplai pangan, kebutuhan primer harus diperhatikan oleh RT dan RW sampai level kelurahan, camat, bupati, baru ke gubernur dan presiden," tuturnya.

Kang Emil menambahkan, sebelum PPKM Mikro Darurat diberlakukan, pihaknya saat ini fokus pada sistem tracing. Nantinya, setiap RT wajib menyetorkan satu nama pelacak Covid-19.

"Mereka akan segera dilatih dan segera bertugas untuk melacak kontak erat yang terpapar COVID-19 untuk dites," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kang Emil juga meyakinkan, pihaknya terus berupaya memperkuat ruang isolasi terpusat di desa maupun kelurahan, termasuk memperkuat pusat isolasi nonrumah sakit bagi pasien tanpa gejala dan bergejala ringan.

Kemudian, pusat pemulihan bagi pasien Covid-19 yang akan sembuh setelah mendapat penanganan dan perawatan di rumah sakit pun terus diperkuat, agar tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan COVID-19 di Jabar dapat ditekan.

"Kami sedang coba menurunkan BOR dengan memperbanyak ruang isolasi di desa dan memperbanyak pusat pemulihan," tuturnya.

Kang Emil juga melaporkan, kapasitas tempat tidur bagi pasien Covid-19 kini sudah ditambah sekitar 2.000 tempat tidur. Penambahan kapasitas akan dilakukan hingga 60 persen dari total kapasitas rumah sakit di Jabar yang mencapai 54.000 tempat tidur.

"Kita total 54.000 tempat tidur di seluruh RS di Jabar. Saat ini yang digunakan untuk COVID-19 ada 14.000 dan strateginya akan dinaikan hingga maksimal 60 persen atau sekitar 16.000 tempat tidur," tandas Kang Emil.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini