PPKM Darurat, Pelanggar Prokes Covid-19 Bisa Diproses Hukum

Avirista Midaada, Okezone · Jum'at 02 Juli 2021 12:26 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 02 519 2434384 ppkm-darurat-pelanggar-prokes-covid-19-bisa-diproses-hukum-YPPdZB78BV.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

MALANG - Lonjakan kasus Covid-19 hingga lebih dari dua kali lipat membuat tiga daerah di Malang raya bersiap menghadapi penerapan PPKM darurat. Di Malang raya yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu sejak tanggal 26 Juni 2021 terdapat rata-rata penambahan pasien Covid-19 sebanyak 57 kasus tiap harinya.

Bahkan sejak Sabtu 26 Juni hingga 1 Juli 2021 kemarin terdapat 289 kasus terkonfirmasi positif Covid-19, dengan kasus penambahan Covid-19 dari Kabupaten Malang yang mendominasi.

Apel siaga pasukan lintas instansi pun dilakukan di pusatkan di Lapangan Rampal Kodam V Brawijaya, pada Jumat pagi (2/7/2021), menjelang pemberlakuan PPKM darurat.

Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) V Brawijaya Mayjen TNI Agus Setiawan mengungkapkan tiga daerah di Malang raya serius dan siap menghadapi pemberlakuan PPKM darurat. Dirinya juga pemerintah daerah dan instansi yang terlibat, tegas memberikan penghargaan dan hukuman ke seluruh elemen masyarakat, yang tak patuh protokol kesehatan.

"Kalau masyarakat seperti yang dilakukan sekarang operasi yustisi yang dilakukan rekan kepolisian, sanksinya sesuai tingkat pelanggaran. Termasuk pelanggaran dalam bentuk prokes. Misalnya tidak menggunakan masker, tetap terjadi kerumunan, kita bubarkan," ujar Agus Setiawan.

Baca Juga : Demi Vaksin Covid-19, Warga Rela Antre hingga Ratusan Meter

Bila masih saja ada kerumunan dan itu berulang kali diingatkan, pihaknya meminta unsur kepolisian dan TNI tak segan menangkap dan memproses secara hukum yang berlaku.

"Kalau tetap berulang ya kita tangkap, kita perkarakan, kita proses sesuai hukum yang berlaku tentunya, dan tidak memberatkan tingkat hukuman sesuai dengan pelanggaran," katanya.

Sementara itu Wali Kota Sutiaji memastikan penerapan PPKM darurat tidak sampai memberlakukan jam malam total sebagaimana isu - isu liar yang beredar. Pihaknya bersama kepala daerah Kota Batu dan Kabupaten Malang, juga berkomitmen untuk tetap memperbolehkan masyarakat Malang raya bekerja, namun dengan segala catatannya.

"Kalau misal kerja, kerjanya kerja apa, ketentuan-ketentuannya nanti harus jelas. Tidak ada istilahnya pemadaman lampu di sana tidak ada. Tetapi itu kearifan lokal, yang saya kira akan diambil sikap oleh pemerintah daerah," tuturnya.

Hal serupa dikatakan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang menyebut, PPKM darurat ini sebagai bentuk ikhtiar menurunkan angka penularan Covid-19 yang kian masif di Kota Batu dan Malang raya umumnya. Ia pun meminta warga benar-benar patuh berada di rumah bila tidak ada keperluan mendesak selama penerapan PPKM darurat.

"Mulai tanggal 3 besok, sebaiknya ketika tidak ada yang diperlukan mendesak seperti umpamanya sakit, harus beli berobat, atau beli sembako, sebaiknya di rumah, karena akan ada penyekatan dari TNI Polri," tegasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini