Kejar Target Produksi, Perusahaan di Karawang Langgar PPKM Darurat

Nila Kusuma, Koran SI · Jum'at 09 Juli 2021 02:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 08 525 2437823 kejar-target-produksi-perusahaan-di-karawang-langgar-ppkm-darurat-HWy4S1zVzk.jpg Perusahaan di Karawang langgar aturan PPKM darurat demi kejar target produksi. (Ist)

KARAWANG - Perusahaan manufaktur di Karawang, Jawa Barat, melanggar aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat demi mengejar target produksi. Perusahaan mempekerjakan karyawannya dalam satu sif sehingga seluruh karyawannya masuk kerja. Padahal sesuai aturan PPKM darurat hanya 50% karyawan yang bekerja.

Pelanggaran ini terungkap saat tim Satgas Covid-19 Karawang yang dipimpin Bupati Karawang Cellica Nurachadiana bersama Dandim 0604 Karawang Letkol Inf Medi Hario Wibowo, Kapolres Karawang AKBP Rama Samtama, Kajari Rohayatie melakukan sidak ke kawasan industri, Kamis (8/7/21). Ribuan karyawan kedapatan masih bekerja di bagian produksi.

Wakil Ketua Satgas Covid-19 Karawang yang juga Dandim 0604 Karawang, Letkol Inf Medi Hario Wibowo mengatakan, perusahaan manufaktur yang berlokasi di kawasan industri Karawang Industri Mitra (KIM) Karawang ternyata masih mempekerjakan karyawan bagian produksinya dalam satu sif. Hal tersebut melanggar aturan PPKM Darurat yang tercantum dalam Instruksi Mendagri No 18/2021, Perda Jabar No 5/2021 dan Surat Edaran Bupati Karawang, yaitu ketentuan industri essential, bagian produksi 50%, dan bagian staf/perkantoran 10%,

Medi mengatakan sidak terhadap perusahaan manufaktur tersebut bermula dari laporan masyarakat jika perusahaan tersebut tetap full produksi meski sedang PPKM darurat. Setelah dilakukan sidak ternyata informasi tersebut benar adanya. " Ini jelas melanggar Instruksi Mendagri, maupun SE Bupati," katanya.

Setelah dilakukan pendalaman, kata Medi, perusahaan tersebut juga belum memenuhi standar protokol kesehatan Covid-19 seperti di lokasi makan atau kantin sehingga rawan menimbulkan kerumunan.

"Mereka juga belum mempunyai struktur Satgas penanganan Covid 19 perusahaan sesuai Surat Edaran, namun hanya memfungsikan bagian staf fungsional perusahaan untuk penanganan Covid 19," tuturnya.

Baca Juga : Pemerintah Berlakukan PPKM Mikro di 43 Daerah Luar Jawa-Bali, Berikut Rinciannya

Sementara perwakilan perusahaan yang menjabat HRD, Gilang, menjelaskan selama ini pihaknya sudah melakukan alur penanganan pencegahan Covid-19 dengan baik dan maksimal. Jika ditemukan ada karyawan yang bergejala, pihaknya langsung melakukan tindakan kepada karyawan untuk diantigen.

"Jika hasilnya negatif, karyawan akan kita istirahatkan selama 5 hari. Setelah itu kembali dilakukan tes antigen. Jika positif langsung diarahkan untuk isolasi. Selama isolasi, perusahaan membantu memberikan pelayanan maksimal seperti memberikan vitamin dan kebutuhan lainnya," kata Gilang.

Menurut Gilang, apabila ada karyawan bergejala berat dan hasilnya positif, maka langsung diisolasi dan tidak masuk kerja selama 14 hari (isolasi) serta dilakukan tracing. Bagi karyawan yang isolasi tersebut, perusahaan tetap membayar gaji penuh layaknya karyawan tersebut masuk kerja.

Baca Juga : Satgas Covid-19 Klaim Mobilitas Warga Jabodetabek Turun Drastis Selama PPKM Darurat

"Sampai saat ini jumlah kasus terkonfirmasi positif di perusahaan kami ada 536 orang, yang melakukan isolasi mandiri di rumah, di hotel dan adapula dirawat di rumah sakit," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini