Ini Syarat Pembelajaran Tatap Muka di Sukabumi

Dharmawan Hadi, iNews · Selasa 07 September 2021 04:52 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 07 525 2467186 ini-syarat-pembelajaran-tatap-muka-di-sukabumi-WIJik35CWk.jpg Ilustrasi

SUKABUMI- Saat ini Sukabumi memasuki Level 3 dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), berdasar Inmendagri Nomor 38 Tahun 2021 dapat melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi menerbitkan surat bernomor: 421/848/Bid.Dikdas/IX/2021 perihal Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas.

Dalam surat yang diterbitkan pada 4 September dikatakan, kegiatan PTM dapat dilaksanakan setelah adanya verifikasi yang akan dilakukan mulai Senin, 6 September 2021. Verifikasi dilaksanakan pada sekolah yang sudah mengajukan permohonan PTM terbatas.

"Jadi mekanisme untuk PTM ini, sekolah mengajukan kepada Disdik (Dinas Pendidikan) bahwa sekolah tersebut sudah siap menjalankan KBM (Kegatan Belajar Mengajar) walaupun secara terbatas," ujar Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Yemmi Yohanni kepada wartawan, Senin (6/9/2021).

Yemmi menambahkan saat ini pihaknya sudah menyebar data verifikasi terhadap 122 Sekolah Dasar (SD), 38 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan lebih dari 250 TK/PAUD. "Kita hari ini sudah menerjunkan teman-teman di Disdik dan pengawas sekolah untuk memverifikasi sekolah yang sudah mengajukan kepada Disdik," ujarnya.

Baca Juga : MUI Belum Kaji Kehalalan Vaksin Covid-19 Moderna

Verifikasi tersebut salah satunya menilai kesiapan sekolah soal protokol kesehatan dan teknis pembelajaran yang telah ditetapan Satuan Tugas Covid-19 Kota Sukabumi. "Ada form khusus yang harus diisi oleh pihak sekolah yang nantinya diverifikasi oleh Disdik," ujar Yemmi menambahkan.

Adapun selain persyaratan verifikasi, surat izin dari orang tua siswa juga menjadi syarat ikut dalam PTM terbatas, dan juga keputusan pelaksanaan PTM terbatas juga akan dipengaruhi status PPKM di Kota Sukabumi yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini