Vaksinasi Covid-19 di Objek Wisata Cisarua Diduga Berbayar hingga Rp900 Ribu

Adi Haryanto, Koran SI · Selasa 26 Oktober 2021 00:30 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 25 525 2491610 vaksinasi-covid-19-di-objek-wisata-cisarua-diduga-berbayar-hingga-rp900-ribu-CGtKjusqMP.jpg Illustrasi (foto: dok Okezone)

BANDUNG BARAT - Kabar kurang sedap mewarnai gelaran gebyar vaksinasi Covid-19 yang digelar di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Hal ini terkait dengan dugaan adanya informasi yang menyebutkan jika vaksinasi yang dilakukan ke masyarakat dipungut bayaran.

Praktik bisnis gelap vaksinasi Covid-19 jalur cepat itu terjadi di salah satu objek wisata di kawasan Cisarua, KBB, saat digelar vaksinasi massal pada Kamis (30/9/2021). Sekitar 20-30 warga dipungut bayaran dengan nominal bervariasi, mulai dari sebesar Rp500.000 sampai Rp900.000.

Baca juga:  Sri Mulyani Habiskan Rp21,1 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Kabar terkait bisnis gelap vaksin jalur cepat telah diendus oleh Inspektorat KBB, dan saat ini kasus tersebut tengah diselidiki melalui proses audit.

"Surat perintah audit sudah turun dan tinggal menunggu hasil. Informasinya pungutan itu mempermudah pelayanan khusus bagi orang-orang tertentu," kata Sekretaris Inspektorat Pemda KBB, Bambang Eko Wahjudi, Senin (25/10/2021).

Baca juga:  Banyak Negara Kaya 'Rebut' Jatah Vaksin Negara Miskin

Bambang mengatakan, mengacu kepada aturan tidak diperkenankan ada jual beli dalam vaksinasi Covid-19, baik untuk dosis vaksin maupun pelayanannya. Saat ini, Inspektorat KBB telah menerjunkan inspektur pembantu khsus (Irbansus) untuk menyelidiki kasus tersebut.

 

Berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan KBB, vaksinasi di objek wisata tersebut adalah rangkaian acara vaksin untuk mencapai 100% vaksin yang ditargetkan rampung 12 November 2021. Pada kegiatan tersebut, target sasaran vaksin mencapai 1.000 orang lebih, dengan dosis vaksin dari Pfizer.

"Pemberian vaksinasi dan dosis vaksin, tidak diperjualbelikan. Nanti kita akan selidiki siapa pelakunya, bentuk pelanggarannya, serta pelakunya apakah melibatkan ASN atau tidak," sambungnya.

Jika terbukti ada ASN terlibat dalam perkara ini, Inspektorat tak segan memberi tindakan tegas mengingat kejadian ini dilakukan di tengah Pandemik COVID-19. ASN yang terlibat bisa dijerat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai.

"Kita lihat nanti setelah investigasi selesai, apakah ada keterlibatan ASN atau tidak. Sebab Pak Plt Bupati juga sudah memberi atensi agar kasus ini diselidiki," tegasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini