Share

Thailand Tegaskan Pemboman pada Ramadan Tidak Akan Gagalkan Pembicaraan Damai dengan Pemberontak

Susi Susanti, Okezone · Senin 18 April 2022 10:04 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 18 18 2580644 thailand-tegaskan-pemboman-pada-ramadan-tidak-akan-gagalkan-pembicaraan-damai-dengan-pemberontak-qKxFAWOKnT.jpeg Pemboman yang terjadi saat bulan suci Ramadan di Thailand (Foto: Kepolisian Thailand)

BANGKOK – Pemerintah Thailand mengatakan pada Minggu (17/4) pemboman yang terjadi pada bulan suci Ramadan di bagian selatan Thailand yang berpenduduk mayoritas Muslim tidak akan menggagalkan pembicaraan damai dengan pemberontak separatis setelah kelompok pemberontak mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Diketahui, dua ledakan terjadi pada Jumat (15/4), yang menewaskan seorang warga sipil dan melukai tiga polisi, dilakukan oleh "G5", sebuah kelompok militan Organisasi Pembebasan Bersatu Patani (PULO). Hal ini diungkapkan Presidennya, Kasturi Mahkota, kepada Reuters.

Kasturi mengatakan kepada Reuters pada Sabtu (16/4) bahwa pembicaraan tidak cukup inklusif dan berjalan terlalu cepat. Kelompok pemberontak menolak kesepakatan yang akan mengesampingkan kemungkinan kemerdekaan dari Thailand yang mayoritas beragama Buddha.

Baca juga:  Usai Berselisih 30 Tahun Lalu, Arab Saudi dan Thailand Sepakat Pulihkan Hubungan Diplomatik

PULO telah dikeluarkan dari pembicaraan antara Bangkok dan Barisan Revolusi Nasional (BRN), yang sepakat dua minggu lalu untuk menghentikan kekerasan selama bulan suci umat Islam hingga 14 Mei mendatang.

Baca juga: Imbas Pandemi, Maskapai Thailand Jual Kursi Pesawat untuk Bayar Utang

Negosiator pemerintah mengutuk kekerasan dalam email ke Reuters pada Minggu (17/4) tetapi mengatakan perjanjian gencatan senjata dengan BRN tetap berlaku. Koordinator dari kedua belah pihak bekerja sama untuk mencegah pihak lain merusak pembicaraan.

"Menyatukan kelompok untuk dialog perdamaian adalah masalah internal bagi pihak lain, dan tim Thailand siap dan senang untuk berbicara dengan semua kelompok," tulis delegasi pemerintah.

Adapun BRN menolak berkomentar. Pembicaraan tersebut mencari solusi politik untuk konflik selama beberapa dekade di bawah kerangka konstitusi Thailand. Pembicaraan sering terganggu sejak awal 2013. Putaran terakhir dimulai pada 2019.

Lebih dari 7.300 orang telah tewas sejak 2004 dalam pertempuran antara pemerintah dan kelompok-kelompok bayangan yang mencari kemerdekaan untuk provinsi-provinsi Melayu-Muslim Narathiwat, Yala, Pattani dan sebagian Songkhla. Daerah itu merupakan bagian dari kesultanan Patani yang dicaplok Thailand dalam perjanjian pada 1909 dengan Inggris.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini