Share

Kasus Korupsi Musi Banyuasin, Fee Diberikan ke Staf Ahli Bupati

Dede Febriansyah, MNC Portal · Selasa 07 Juni 2022 11:42 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 07 610 2607019 kasus-korupsi-musi-banyuasin-fee-diberikan-ke-staf-ahli-bupati-pyXjpkm7hX.jpg (Foto: Dede Febriansyah/MPI)

PALEMBANG - Pengadilan Tipikor Palembang menggelar sidang kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa infrastruktur pada Dinas PUPR Musi Banyuasin tahun anggaran 2021.

Bupati Muba nonaktif Dodi Reza, Kepala Dinas PUPR Herman Mayori dan Kabid SDA/PPK Eddy Umari yang menjadi terdakwa hadir di Pengadilan Tipikor Palembang.

Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Yoserizal, ketiga terdakwa tersebut dihadirkan secara langsung oleh tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk saling bersaksi sekaligus pemeriksaan terhadap para terdakwa.

Setelah mendengarkan keterangan dari Eddy Umari, giliran Herman Mayori memberikan keterangan. Saat dicecar Jaksa KPK terkait permintaan fee proyek sebesar 10 persen untuk Bupati, Herman Mayori mengakui memberikannya melalui Staf Ahli Bupati Muba, yakni Badruzzaman alias Acan.

"Badruzzaman alias Acan menghubungi saya bahwa ada permintaan untuk Pak Bupati sebesar 10 persen. Kami sifatnya menunggu kalau ada permintaan dari Acan, uangnya kumpulkan dari Kabid-kabid di Dinas PUPR, kemudian diserahkan kepada Irfan yang akan diteruskan ke Acan," ujar Herman Mayori saat menjawab pertanyaan Jaksa KPK, Senin (6/6/2022).

Dijelaskan Herman Mayori, bahwa dirinya pernah diminta ke Jakarta menemui Bupati untuk menyampaikan nama-nama yang sudah sering melakukan pekerjaan di PUPR Muba.

Herman Mayori juga mengakui, ada semacam sanksi untuk rekanan yang telah mendapatkan pekerjaan apabila tidak memberikan fee.

"Jika tidak komitmen maka tidak akan mendapatkan lagi proyek pada tahun berikutnya," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini