Share

Pada 2021, Terjadi 140 Pernikahan Anak di Bawah Umur di Solo

Nanda Aria, Okezone · Selasa 14 Juni 2022 14:59 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 14 512 2611350 pada-2021-terjadi-140-pernikahan-anak-di-bawah-umur-di-solo-qplHOFy1U5.jpg Ilustrasi/ Foto: Dailyhunt

SOLO - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Purwanti mengungkapkan, di Kota Solo ada 140 kasus pernikahan anak di bawah umur atau kurang dari 18 tahun sepanjang tahun 2021.

Menurutnya, hal ini dapat terjadi karena efek pandemi Covid-19 yang membuat anak-anak harus menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sehingga pengawasannya kurang.

"Ini salah satu dampak dari pandemi Covid-19, kan PJJ, mereka cenderung belajar di rumah dan pengawasan dari orang tua kurang," kata Purwanti dikutip dari Antara, Selasa (14/6/2022).

Bahkan, ketika dilakukannya bimbingan konseling selama satu bulan kepada anak, diketahui ada lima kasus hamil di luar nikah. Menyikapi hal itu, pihaknya menggencarkan kembali untuk stop pernikahan usia anak.

"Jadi Jo Kawin Bocah (program Pemprov Jateng untuk menekan kasus pernikahan anak di bawah umur). Itu upaya pencegahan untuk pernikahan di usia anak," ujarnya.

Oleh karena itu, sambungnya, yang diperlukan adalah upaya kampanye pendewasaan usia pernikahan.

Sementara itu, disinggung mengenai penyebab maraknya pernikahan anak di bawah umur salah satunya karena faktor ekonomi.

"Karena setelah kami berikan konseling dengan salah satu orang tuanya, itu orang tua merasa kalau anak sudah menikah kan sudah tidak di bawah tanggungan mereka lagi," ucapnya.

Terkait hal itu, menurut dia sebetulnya Pemerintah Kota Surakarta tidak kurang dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya.

"Kami sudah ada program BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta), itu sudah pendidikan gratis kan sebetulnya, tapi ya kembali lagi faktor orang tua ikut andil, faktor ketahanan keluarga juga," katanya.

Ia mengatakan sebagian pelaku kasus pernikahan di bawah umur karena kondisi keluarganya yang tidak lagi utuh.

"Single parent, mau nggak mau pengawas orang tua kurang, mereka fokus pada cari nafkah," katanya.

Oleh karena itu, dibentuknya Forum Anak Surakarta diharapkan bisa sebagai wadah partisipasi anak sekaligus juga mencegah anak-anak mendapatkan perlakuan terkait kekerasan dan diskriminasi.

"Karena pernikahan usia anak termasuk kekerasan, itu salah satu bentuk kekerasan. Harapannya dengan anak-anak ini kita betul-betul mengkampanyekan, mulai tingkat sekolah hingga tingkat wilayah karena kan ada forum anak tingkat kecamatan, kelurahan," katanya.

Terkait dengan kasus anak hamil di luar nikah, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Surakarta. Sebagai langkah pencegahan, pihaknya akan memasifkan upaya edukasi.

"Pendampingan anak dari dinas dan guru, tetap harus didorong agar sekolah jangan diskriminasi. Ini juga salah satu fokus PKK selain stunting, yakni hamil di luar nikah, kekerasan anak, ini tadi masih tinggi," ujar dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini