Share

Klaim Miliknya, Kades Teluk Buton Diduga Jual Lahan 4 Hektare Milik Warga ke Perusahaan Tambang

Alfie Al Rasyid, iNews · Rabu 22 Juni 2022 16:48 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 22 340 2616232 klaim-miliknya-kades-teluk-buton-diduga-jual-lahan-4-hektare-milik-warga-ke-perusahaan-tambang-mnWRlGco1W.jpg Area tanah warga yang diduga dijual kades/ Foto: Alfie Al Rasyid

NATUNA - Kepala Desa (Kades) Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna diduga menjual lahan milik warga seluas 4 hektare kepada pihak perusahaan tambang.

Hal ini diungkapkan Edi, salah satu warga yang menjadi korban. Sang kades menjual lahan miliknya dengan harga Rp5 ribu per meter. Padahal lokasi lahan berada di wilayah darat.

“Lahan di pinggir jalan dijual Rp5 Ribu. Sementara di pinggir laut aja Rp35 ribu per meter. Artinya, dia sudah tahu kalau ini ada masalah,” ujar Edi ketika ditemui di Ranai, Rabu (22/06/2022).

Edi mengatakan, lahan miliknya tersebut berada di wilayah Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, sebelum ada pemekaran wilayah. Namun, setelah itu lokasi lahannya berada di Desa Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara setelah adanya pemekaran.

Penetapan batas wilayah antara kedua desa tersebut dan pembukaan jalan menjadi penyebab awal dalam permasalahan ini. Masing-masing kepala desa mengakui lokasi yang diperebutkan itu menjadi wilayahnya.

Selain itu, permasalahan ini juga muncul akibat adanya perusahaan tambang yang masuk ke Natuna. Akibatnya, warga pun berlomba-lomba menjual lahan milik mereka kepada perusahaan tambang.

“Memang setelah pemekaran, ini wilayah Teluk Buton. Tapi secara administrasi tidak menggugurkan surat Alas Hak yang lama yang diterbitkan Desa Pengadah. Harusnya diurus ke Teluk Buton, bukan malah dijual seperti ini,” katanya.

Edi mengaku sudah melayangkan protes kepada Kades Teluk Buton dan membuktikan surat Alas Hak miliknya terkait masalah ini. Namun Kades Teluk Buton membela diri dengan menyatakan lahan tersebut masuk wilayahnya sehingga terjadi tumpang tindih lahan.

Pemerintah Kabupaten Natuna sudah melakukan pertemuan dengan dinas dan perangkat desa terkait masalah ini pada Januari 2022 lalu. Tujuannya, menetapkan batas wilayah kedua desa yang bersengketa itu.

Sementara itu, Kepala Desa Teluk Buton, Doni Boy ketika dikonfirmasi terkait hal ini, menyatakan, tidak pernah ada pemekaran wilayah. Hanya ada perubahan nama kecamatan dari Bunguran Barat menjadi Bunguran Utara.

Selain itu, banyak surat Alas Hak Desa Pengadah yang masuk ke wilayah Desa Teluk Buton sehingga terjadi tumpang tindih lahan. Dalam satu lahan, Desa Pengadah menerbitkan 4 surat Alas Hak.

“Kita tidak mengakui ada pemekaran karena itu cuma ganti nama. Banyak tanah Desa Pengadah masuk ke Teluk Buton sampai tumpang tindih lahan, 4 surat Pengadah dan 1 surat Teluk Buton,” papar Doni Boy.

Ia mengatakan, ada dasar perhitungan dalam menetapkan batas wilayah kedua desa tersebut. Salah satunya perhitungan lahan dari jalan yang baru dibuka sepanjang 50 meter ke pantai yang menjadi batas Desa Teluk Buton.

Terkait pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Natuna, Doni mengaku pertemuan tersebut hanya untuk mediasi. Bukan membahas penetapan batas wilayah.

“Dasar perhitungan jalan ke pantai sekitar 50 meter itu batas Teluk Buton. Setelah itu wilayah Pengadah. Kami ada peta perhitungan. Kami tidak terima kalau dilihat dari surat Alas Hak lama dari Desa Pengadah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Natuna, Izhar menuturkan, Pemerintah Kabupaten Natuna telah melakukan pertemuan dengan sejumlah unsur terkait guna membahas masalah tapal batas kedua wilayah.

Pertemuan yang dilaksanakan pada Januari 2022 tersebut menghasilkan 9 poin yang disetujui oleh seluruh tamu yang hadir, termasuk Kades Teluk Buton dan Pengadah.

Salah satu poin menyatakan kepemilikan lahan yang telah diolah dan dikuasai Desa Pengadah di bawah tahun 2019, diakui kepemilikannya dan sah menjadi milik warga yang menguasai lahan.

Untuk surat yang terbit Desa Pengadah, namun masuk wilayah Teluk Buton tersebut harus diakui Teluk Buton. Artinya, Desa Teluk Buton tidak bisa menjual lahan tersebut karena Alas Hak yang dikeluarkan Desa Pengadah sudah terbit sejak 1990-an.

“Surat diterbitkan Desa Pengadah tahun 90 dan ternyata ditetapkan wilayah itu masuk Teluk Buton, artinya ikut Desa Pengadah karena surat terlama. Saya cenderung ke surat lama atau paling tua,” tutur Izhar.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini