Share

Suap Izin Apartemen Royal Kedhaton, KPK Periksa Pejabat Pemkot Yogyakarta

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 22 Juni 2022 12:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 22 510 2615959 suap-izin-apartemen-royal-kedhaton-kpk-periksa-pejabat-pemkot-yogyakarta-DhZerHfilo.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan periksa pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sebagai saksi, hari ini. Salah satunya, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP), Hari Setyawacono.

(Baca juga: KPK Geledah Rumah Wali Kota Yogya hingga Kantor Swasta, Ini Hasilnya)

Penyidik juga memanggil saksi lainnya yakni, Analis Kebijakan DPUPKP Kota Yogyakarta, Moh Nur Faiq; Staf Pengendalian Bangunan Gedung DPUPKP Kota Yogyakarta, Sri Heru Wuryantoro alias Gatot. Kemudian, Kabid Pengendalian Bangunan Gedung DPUPKP Kota Yogyakarta, Suko Darmanto.

Selanjutnya, Koordinator Penanaman Modal Dinas PTMSP Kota Yogyakarta, Nur Sigit Edi Putranta; serta Analis Dokumen Perizinan DPMPTSP Kota Yogyakarta, Nurvita Herawati. Keterangan mereka dibutuhkan untuk sekaligus melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti (HS) dkk.

"Mereka dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan tersangka HS," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (22/6/2022).

Sejauh ini, KPK baru menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan izin pembangunan Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta. Empat orang itu yakni, mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti (HS).

Kemudian, Vice Presiden Real Estate PT Summarecon Agung (SMRA), Oon Nusihono (ON); Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH); dan Sekretaris Pribadi merangkap Ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono (TBY).

Haryadi, Nurwidhihartana dan Triyanto Budi Yuwono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Oon Nusihono ditetapkan sebagai pihak pemberi suap. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Perkara ini bermula ketika Oon selaku petinggi PT Summarecon Agung Tbk melalui Direktur Utama (Dirut) PT Java Orient Property (JOP), Dandan Jaya mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro pada 2019. Untuk diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung.

Kemudian, proses permohonan izin berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Yogyakarta.

Diduga, ada kesepakatan jahat antara Oon dan Haryadi. Kesepakatan jahat keduanya antara lain, Haryadi berkomitmen kepada Oon akan selalu mengawal permohonan IMB untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton dengan memerintahkan anak buahnya.

Haryadi menyuruh anak buahnya yakni, Kadis PUPR saat itu untuk segera menerbitkan IMB. Dia juga memerintahkan agar penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang diminta Oon Nusihono disertai dengan uang pelicin.

Tapi, dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Dinas PUPR, ditemukan ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi terkait IMB pembangunan Apartemen Royal Kedhaton. Di antaranya, terdapat ketidaksesuaian dasar aturan bangunan, khususnya terkait tinggi an posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.

Haryadi yang mengetahui ada kendala tersebut, langsung menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan Oon. Salah satunya, dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan maksimal agar IMB yang diminta Oon dapat segera diterbitkan.

Selama proses penerbitan izin IMB Apartemen Royal Kedhaton, diduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar sejumlah Rp50 juta dari Oon untuk Haryadi melalui Triyanto Budi Yuwono. Aliran uang juga mengalir ke Nurwidhihartana.

Berlanjut pada tahun 2022, IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit. Atas terbitnya IMB tersebut Oon menemui Haryadi di rumah dinasnya dan menyerahkan uang sekira 27.258 dolar AS yang dikemas dalam goodiebag.

Uang itu diserahkan Oon kepada Haryadi melalui Triyanto Budi Yuwono sebagai orang kepercayaannya. Uang itu juga akan dibagikan kepada Nurwidhihartana. Selain suap tersebut, Haryadi diduga juga menerima sejumlah uang dari beberapa penerbitan IMB lainnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini