Share

Pengamat: Niat Presiden Jokowi Jadi Juru Damai Rusia-Ukraina Sesuai UUD 1945

Tim Okezone, Okezone · Kamis 23 Juni 2022 13:02 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 23 18 2616739 nuning-kertopati-niat-presiden-jokowi-jadi-juru-damai-rusia-ukraina-sesuai-uud-1945-M6KE1ioxAz.jpg Foto: Reuters.

JAKARTA – Pengamat Pertahanan dan Keamanan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menyambut baik niat Presiden Joko Widodo untuk menjadi Juru Damai perang Ukraina dan Rusia yang saat ini tengah berlangsung.

Menurut Nuning, sapaan akrabnya, langkah Presiden Jokowi ini sesuai dengan UUD 1945, dan politik luar negeri bebas aktif yang dinyatakan pada 2 September 1949 oleh Wakil Presiden RI kala itu, Mohammad Hatta.

Konsep politik luar negeri bebas dan aktif memiliki pengertian bebas dalam arti bangsa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan kepribadian bangsa (Pancasila). Sedangkan aktif dalam menjalankan kebijaksanaan luar negeri tidak bersikap pasif atas kejadian internasional.

Sejalan dengan konsep politik luar negeri bebas aktif dan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat: " ....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...", maka bangsa Indonesia mengambil peran dalam perdamaian dunia.

Memang tidak mudah mendamaikan perang berlarut yang tengah terjadi, dimana baik pihak Ukraina maupun Rusia tak hanya melakukan perang militer dengan persenjataan mutakhir tapi juga perang Kognitif dimana masing-masing pihak ingin mempengaruhi dunia agar berpihak pada negaranya.

Keputusan untuk mendamaikan kedua negara itu sangat baik, karena saat itu berbagai dampak domino terjadi membuat situasi dunia mengalami masalah utamanya bidang ekonomi dan krisis pangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sudah memberi warning bahwa paling ketar-ketir menghadapi krisis pangan akibat perang Rusia-Ukraina. Krisis pangan yang sudah ada di depan mata, akan semakin membebani APBN. Padahal, selama 2 tahun ini saja, APBN sudah babak belur dihajar pandemi Covid-19.

Bila dibiarkan perang Ukraina - Rusia ini berlarut dikhawatirkan krisis pangan dan energi akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, akan membuat angka kemiskinan makin bertambah.

Apa saja yang harus dilakukan dan dipelajari Presiden Jokowi dan Kemlu RI untuk mempersiapkan proses perdamaian ini?

1. Mempelajari Perang yang terjadi di Balkan saat ini masuk dalam kategori perang asimetris dari perspektif ilmu Pertahanan. Rusia adalah kekuatan yang superior dan Ukraina adalah kekuatan yang inferior. NATO berusaha menancapkan kekuasaannya di Ukraina yang secara geografis berbatasan langsung dengan Rusia.

2. Perbandingan kekuatan militer dan anggaran perang jelas dimiliki Rusia. Di atas kertas Rusia pasti ingin melaksanakan perang dalam waktu secepat-cepatnya sementara Ukraina pasti melancarkan perang berlarut. Antara lain untuk kepentingan NATO intelligence surveillance dan Intelligence device Rusia lebih unggul.

3. Fakta: 40% gas Eropa berasal dari Rusia, 35% paladium AS (bahan baku semikonduktor) asal Rusia, 67% Neon AS (Bahan baku semikonduktor) juga asal Ukraina. Jadi efek dominonya yang paling penting adalah harga pangan impor naik diikuti kenaikan barang-barang lokal + biaya logistik melonjak + harga BBM menanti subsidi yang lebih besar.

Dengan mempelajari hal itu maka kita pun dapat merumuskan konsep perdamaian yang akan diwujudkan. Kita jangan sampai meleset dalam memprediksi siapa yang memenangkan perang tersebut. Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan superior seperti Rusia ternyata kalah di Afghanistan. Amerika Serikat juga kalah di Vietnam dan Afghanistan.

Dengan demikian ada beberapa skenario yang dapat ditempuh dunia internasional untuk mengakhiri perang. Pertama, gencatan senjata dan turun tangannya PBB. Kedua, NATO mengerahkan kekuatan penuh mengalahkan Rusia dan memukul Rusia di wilayahnya sendiri. Ketiga, Ukraina menang perang berlarut.

Patut diwaspadai oleh pemerintah Indonesia adalah dampak perang bagi perekonomian Indonesia. Sejumlah langkah strategis harus disiapkan secara matang mengantisipasi kemungkinan terburuk bagi kondisi sosial-politik di Indonesia.

Jadi efek dominonya yang paling penting adalah harga pangan impor naik diikuti kenaikan barang lokal , biaya logistik melonjak, harga BBM menanti subsidi yang lebih besar, lonjakan harga minyak tak dapat dihindari.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini