Share

Sebanyak 60% Aset Tanah Pemprov Sumsel Belum Disertifikasi

Natalia Bulan, Okezone · Jum'at 15 Juli 2022 11:08 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 15 610 2629998 sebanyak-60-aset-tanah-pemprov-sumsel-belum-disertifikasi-6MGoF59LGF.jpg Ilustrasi/Antara

SUMATERA SELATAN - Sebanyak 60% aset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih belum memiliki sertifikat yang diterbitkan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel SA Supriono mengatakan aset tanah yang belum tersertifikasi itu terdiri dari aset milik pemerintah asli, didapat dari pelimpahan, hasil pembelian dan hibah.

“Dari ribuan aset, masih 60 persen lagi yang belum disertifikasi, sementara 40 persen lainnya saat ini telah selesai,” kata dia, dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tahun 2022 Palembang, dikutip dari Antara, Jumat (15/7/2022).

Meski belum disertifikasi, ia memastikan, setiap persil aset tanah tersebut telah termanfaatkan, dijaga dan dikuasai Pemprov Sumsel.

"Sehingga tidak akan hilang atau diambil orang," ujarnya.

Menurutnya, pihaknya terus berupaya menyelesaikan urusan tersebut selesai seluruhnya hingga 2024 mendatang sebagaimana instruksi dari pemerintah pusat terkait reforma agraria.

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

Untuk merealisasikan target tersebut, kata dia, Pemprov Sumsel membutuhkan dorongan dari Kantor Wilayah BPN Sumsel dalam pengurusan sertifikat termasuk penataan aset milik Pemerintah Kabupaten/kota se-Sumsel.

"Karena memang agak sulit urusannya mengingat nomenklatur yang berubah-ubah, banyak dokumen yang dipindahkan. Maka, kami harap ada dorongan pada Kanwil dalam pendataan dan penerbitan sertifikasi ini dilakukan secara efisien," kata dia, terutama pengurusan aset tanah eks proyek transmigrasi yang belum maksimal.

Di sisi lain, ia mengaku optimistis pelaksanaan reforma agraria di Sumsel bisa berlangsung dengan baik sehingga dapat mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, dalam rangka menciptakan keadilan di masyarakat khususnya pemerataan pembangunan daerah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini