Share

Urus Izin Apartemen, Eks Walkot Yogyakarta Terima Sepeda Mewah

Arie Dwi Satrio, Okezone · Sabtu 23 Juli 2022 03:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 23 510 2634810 urus-izin-apartemen-eks-walkot-yogyakarta-terima-sepeda-mewah-IgET6Zd3LU.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) diduga menerima suap berupa sepeda mewah bernilai puluhan juta terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton milik PT Summarecon Agung. Haryadi juga diduga menerima uang minimal Rp50 juta dari pihak PT Summarecon.

Sepeda mewah dan uang puluhan juta rupiah itu diduga berasal dari Vice Presiden Real Estate PT Summarecon Agung (SMRA), Oon Nusihono (ON) dan Direktur Utama (Dirut) PT Java Orient Property (PT JOP), Dandan Jaya Kartika (DJK). Sepeda dan uang itu diberikan Oon dan Dandan sebagai 'tanda jadi' Haryadi agar mengawal izin Apartemen Royal Kedhaton.

"Sebagai tanda jadi adanya komitmen HS untuk 'mengawal' permohonan izin IMB dimaksud, diduga ON dan DJK kemudian memberikan beberapa barang mewah diantaranya satu unit sepeda bernilai puluhan juta rupiah dan uang tunai minimal Rp50 juta," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jumat (22/7/2022).

Sekadar informasi, KPK menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan suap pengurusan izin pembangunan Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta milik PT Summarecon Agung. Adalah Direktur Utama (Dirut) PT Java Orient Property (PT JOP) Dandan Jaya Kartika (DJK) yang menjadi tersangka baru dalam perkara ini.

Baca juga: KPK Panggil 2 Direktur PT Summarecon Agung terkait Suap Eks Wali Kota Yogyakarta

Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Keempat tersangka itu yakni, mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti (HS); Vice Presiden Real Estate PT Summarecon Agung (SMRA), Oon Nusihono (ON).

Baca juga: Karyawan Summarecon Terlibat Suap Eks Wali Kota Yogyakarta, Begini Tanggapan Perusahaan

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH); dan Sekretaris Pribadi merangkap Ajudan Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Yuwono (TBY).

Dalam perkara ini, Dandan bersama-sama dengan Oon Nusihono mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Apartemen Royal Kedhaton yang lokasinya berada di Malioboro pada 2019. IMB itu diurus atas nama PT Java Orient Properti.

Pengurusan izin tersebut mengalami kendala karena ada beberapa dokumen yang belum lengkap. Pengajuan permohonan izin dilanjutkan kembali di tahun 2021. Agar proses pengajuan permohonan tersebut lancar, Oon dan Dandan diduga melakukan kesepakatan jahat dengan Haryadi Suyuti.

Oon dan Dandan diduga menyuap Haryadi dengan beberapa barang mewah yang di antaranya adalah satu unit sepeda bernilai puluhan juta rupiah dan uang tunai minimal Rp50 juta.

Haryadi kemudian memerintahkan Kadis PUPR untuk segera memproses dan menerbitkan izin IMB tersebut walaupun dari hasil kajian dan penelitian banyak ditemukan kelengkapan persyaratan yang tidak sesuai. Salah satunya, dasar aturan bangunan khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.

Baca juga: Silaturahmi dengan Walikota, Partai Perindo Ingin Bersinergi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta

Saat proses pengurusan izin berlangsung, Oon dan Dandan diduga selalu memberikan sejumlah uang untuk Haryadi baik secara langsung maupun melalui perantaraan Triyanto Budi dan Nurwidhihartana.

Atas perbuatannya, Oon Nusihono dan Dandan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini