Share

Belum Akomodasi Budaya Mentawai, Mantan Bupati: Ada Kemunduran Soal UU Provinsi Sumbar

Rus Akbar, Okezone · Selasa 02 Agustus 2022 05:15 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 02 340 2640317 belum-akomodasi-budaya-mentawai-mantan-bupati-ada-kemunduran-soal-uu-provinsi-sumbar-c1ZsU3sJe9.jpeg Mantan Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet/ Foto: Rus Akbar

PADANG - Mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet menilai Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) belum mengakomodasi budaya Mentawai.

Sedangkan Mentawai sendiri bagian dari Sumbar, serta memiliki karakteristik budaya tersendiri.

 BACA JUGA:Wapres Ajak Masyarakat Jaga Keutuhan Bangsa untuk Hargai Para Pejuang Kemerdekaan

Yudas sebagai tokoh masyarakat, tidak mempersoalkan nilai falsafah adat Minangkabau yang telah diakui dalam UU tersebut, yakni adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah (ABS-SBK).

“Bukan itu persoalan kita. Namun, kalau kami masih ingin diterima di Sumbar, maka cantolkanlah satu pasal bahwa untuk Mentawai diatur kemudian. Selesai,” katanya saat menghadiri pernyataan sikap Aliansi Mentawai Bersatu soal UU tersebut di Kantor Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Kota Padang, Senin (1/8/2022)

Mentawai sejak Indonesia merdeka sudah berada di Sumbar. Bahkan Bung Hatta tokoh Proklamator sendiri sudah pernah ke Mentawai.

 BACA JUGA:Zikir Kebangsaan Jelang HUT ke-77 RI, Jokowi Ingatkan Dampak Perang Rusia-Ukraina

“Artinya apa? Pengakuan negara ini terhadap Mentawai berada di Sumbar sejak dulu. Sekarang keluar UU ini seolah-olah kami tidak ada di Sumbar. Ini muncul polemik,” ucapnya.

Yudas menerangkan, sebelumnya juga ada polemik tentang Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Di Perda itu sebelumnya belum memuat poin soal keberadaan desa di Mentawai.

“Kita sudah audiensi dengan anggota DPRD Sumbar. Solusinya (di Perda tentang Nagari) adalah untuk Mentawai tidak pakai nagari. Kita pakai desa. Clear-kan. Kami mau pakai desa karena punya pandangan tersendiri. Di sini pakai nagari, kita hargai,” jelasnya.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

Dia pun heran mengapa UU Provinsi Sumbar yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI dan ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo itu tidak memuat soal kearifan lokal masyarakat Mentawai.

“Sudah sampai ke tingkat nasional, kok mundur lagi, menjadi eksklusif lagi. Padahal, di Perda (tentang Nagari) sudah sangat terbuka menerima Mentawai,” terangnya.

 BACA JUGA:Diduga Korsleting Listrik, Satu Rumah di Tambun Bekasi Ludes Dilalap Api

Menurutnya, suku Mentawai mendiami kepulauan besar di bagian barat Pulau Sumatera yang eksis hingga saat ini dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumbar.

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), keberadaan Pasal 5 c dalam UU tersebut berdampak pada pengerdilan dan pengucilan terhadap budaya Mentawai.

 BACA JUGA:Pimpinan Redaksi Kabar Tegal Dilaporkan Hilang saat Perjalanan ke Batang

Bunyinya yaitu, Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik yaitu adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini