PHNOM PENH - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan dipaksa untuk mempertimbangkan kembali rencana perdamaian yang disepakati dengan Myanmar jika junta militer menggelar lebih banyak eksekusi terhadap para tahanan, kata Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Rabu (3/8/2022).
ASEAN telah mendorong Myanmar untuk mematuhi "konsensus" perdamaian lima poin yang disepakati tahun lalu dan telah mengutuk eksekusi baru-baru ini terhadap empat aktivis demokrasi oleh junta.
"Jika lebih banyak tahanan dieksekusi, kami akan dipaksa untuk memikirkan kembali...peran kami berhadapan dengan konsensus lima poin ASEAN," kata Hun Sen, yang merupakan ketua ASEAN saat ini, berbicara pada awal pertemuan menteri luar negeri ASEAN, sebagaimana dilansir Reuters.
Hun Sen mengatakan bahwa persatuan ASEAN telah ditantang oleh implikasi politik dan keamanan dari krisis di Myanmar, yang telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan kemanusiaan.
Dia mengatakan bahwa sementara konsensus lima poin "tidak sesuai dengan keinginan semua orang", ada beberapa kemajuan termasuk dalam memberikan bantuan kemanusiaan.
Namun, Hun Sen melanjutkan dengan mengatakan situasi saat ini telah "berubah secara dramatis" dan dapat dilihat lebih buruk daripada sebelum perjanjian damai karena eksekusi junta terhadap para aktivis.
Kamboja bersama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya "sangat kecewa dan terganggu dengan eksekusi para aktivis oposisi itu, meskipun ada seruan dari saya dan lainnya agar hukuman mati dipertimbangkan kembali," kata Hun Sen.
Militer Myanmar pekan lalu membela eksekusi para aktivis sebagai "keadilan bagi rakyat", menepis banjir kecaman internasional termasuk oleh tetangga terdekatnya.
Militer mengatakan telah mengeksekusi para aktivis karena membantu "aksi teror" oleh gerakan perlawanan sipil, eksekusi pertama Myanmar dalam beberapa dasawarsa.
