Share

Heboh Siswi SMA Negeri di Bantul Dipaksa Pakai Jilbab, Ombudsman Buka Suara

Natalia Bulan, Okezone · Kamis 04 Agustus 2022 14:52 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 04 510 2642006 ombudsman-minta-penjelasan-terkait-kejadian-siswi-sman-1-banguntapan-bantul-dipaksa-pakai-jilbab-QTP0hS8Xh0.jpg Ilustrasi/Antara

BANTUL - Tim Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY-Jateng saat melakukan pemantauan PPDB di SMAN 1 Banguntapan, Kabupaten Bantul menerima informasi adanya siswi yang menangis selama satu jam di kamar mandi sekolah tersebut.

Hal ini membuat Tim ORI DIY langsung meminta penjelasan kepada pihak sekolah.

"Kepala sekolah mengundang guru BK-nya kemudian terkonfirmasi betul ada siswi yang menangis di toilet sekolah selama satu jam, tetapi kondisinya sudah proses menenangkan diri di UKS," ujar Kepala ORI DIY-Jateng Budhi Masturi dikutip dari Antara, Kamis (4/8/2022).

Saat itu oleh pihak sekolah disampaikan bahwa seorang siswi tersebut sedang mengalami masalah keluarga.

Berikutnya, pada Rabu (20/7/2022) pagi, Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) bersama orang tua siswi melaporkan bahwa seorang siswi kelas X SMAN 1 Banguntapan Bantul, DIY tersebut mengalami depresi berat lantaran dipaksa mengenakan jilbab saat masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).

Siswi itu juga dilaporkan sempat mengurung diri di kamar kediamannya dan enggan berbicara dengan orang tuanya.

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

Melihat kejadian ini, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pun akan menyiapkan sanksi apabila terbukti ada pemaksaan memakai jilbab tersebut.

"Dalam proses yang kita lakukan, kalau memang di kemudian hari ada oknum dari sekolah itu melakukan pelanggaran ya tentunya harus diberi sanksi," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya.

Disdikpora pun telah memeriksa kepala sekolah, guru bimbingan konseling (BK), guru agama, serta wali kelas SMA Negeri 1 Banguntapan terkait dugaan pemaksaan memakai jilbab terhadap seorang siswi beragama Muslim kelas X pada hari Senin (1/8/2022) yang lalu.

Menurut Didik, apabila dari hasil penyelidikan terbukti sekolah melakukan pelanggaran, maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY akan memberikan sanksi.

Terkait dengan bentuk sanksinya, Didik belum dapat memastikan.

"Sanksinya nanti kita lihat dari PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nah, di sana nanti kita kita lihat seberapa jauh tingkat pelanggaran yang dilakukannya apabila terbukti," ujar Didik.

Sejauh ini, menurut dia, guru yang diduga terlibat telah memberikan penjelasan berbeda sehingga perlu dilakukan cek silang ("cross check") dengan pihak terkait lainnya.

Didik menuturkan bahwa sesuai dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 sudah diatur bahwa tidak boleh ada pemaksaan menggunakan atribut agama tertentu di sekolah negeri.

Sekolah tidak boleh membuat peraturan atau imbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian khusus agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.

Sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian khusus agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan.

"Sesuai aturan pusat, di sekolah negeri untuk yang muslimah diperbolehkan menggunakan pakaian muslimah, dalam hal ini jilbab. Tidak memakai juga boleh. Tidak boleh ada paksaan," ucap Didik Wardaya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini