Share

Honorer 2023 Dihapus, Wagub Jabar: Tidak Usah Gundah!

Andika Shaputra, Okezone · Kamis 04 Agustus 2022 12:31 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 04 525 2641883 honorer-2023-dihapus-wagub-jabar-tidak-usah-gundah-bGmcdWBSTC.jpg Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum

JAKARTA - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhamul Ulum, bertemu dengan perwakilan tenaga honorer di Jawa Barat. Uu mengatakan bahwa tenaga honorer di Jawa Barat merasa gundah akibat kebijakan penghapusan honorer pada 2023 mendatang.

(Baca juga: Banyak Rokok Ilegal di Bekasi, Wagub Jabar Minta Masyarakat Tak Ikut-Ikut Konsumsi)

Dia pun menyampaikan aspirasinya para tenaga honorer Jawa Barat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, di Jakarta,

"Saya ditugaskan oleh Bapak Gubernur (Ridwan Kamil) menemani tenaga honorer yang ada di Jawa Barat, baik yang tugas di kabupaten kota ataupun provinsi. Karena mereka gundah dengan informasi mau dihapuskan (honorer)," ujar Uu, Kamis (4/8/2022).

Mantan Bupati Tasikmalaya ini bertemu dengan perwakilan tenaga honorer dari bidang kesehatan, guru, serta penyuluh pertanian. Uu mengatakan bahwa ada perbedaan penafsiran antara pemerintah dan tenaga honorer.

"Ada sebuah kesimpulan yaitu dengan kata penghapusan honorer, honorer diberhentikan sebenarnya itu penafsirannya mungkin berbeda antara pemerintah dengan honorer itu sendiri," katanya.

Uu menjelaskan bahwa penghapusan honorer bukan berarti tenaga honorer diberhentikan, namun mereka akan diangkat menjadi PPPK.

"Anggapan honorer penghapusan honorer yang ada diberhentikan, yang ada tidak bekerja lagi. Sebenarnya penafsirannya bukan itu. Penghapusan honorer itu (artinya) honorer yang ada diberdayakan dengan PPPK tetapi bertahap," jelasnya.

"Cuma ada kelemahan di pihak kami di daerah termasuk honorer peluang yang ada untuk memasukkan data-data ke sini masih ada yang kurang klop," sambungnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau, tenaga honorer untuk tidak gundah mengenai informasi soal penghapusan honorer. Ia meminta tenaga honorer untuk fokus bekerja seperti biasa.

"Alhamdulillah dengan penjelasan dari Kementerian di sini kami akan menindaklanjuti semua dan sekaligus memberikan informasi honorer yang dimanapun tidak usah gundah, bekerja dengan baik seperti biasa, kami Pemprov sedang mendata mereka untuk menjadi PPPK," katanya.

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

UU memstikan, Pemprov Jawa Barat berusaha untuk menjadikan seluruh tenaga honorer yang ada menjadi PPPK sesuai dengan syarat yang diberlakukan.

"Sekali lagi bukan berarti yang honorer Pemprov diberhentikan, bukan seperti itu. Tetapi tidak ada honorer itu honorer yang ada sudah menjadi PPPK," katanya.

"Sesuai dengan kriteria yang ada tapi Pemprov akan berusaha untuk menjadikan seluruh honorer yang ada di Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk menjadi PPPK sesuai dengan keadaan, kemampuan, dan syarat-syarat yang sudah disebutkan," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini