Share

Pemilu 2024, Potensi Politik Uang di Gunungkidul Terbesar di DIY

Erfan Erlin, iNews · Kamis 29 September 2022 13:12 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 29 510 2677336 pemilu-2024-potensi-politik-uang-di-gunungkidul-terbesar-di-diy-Itcy539SEA.jpg Ilustrasi politik uang (Foto: Erfan Erlin)

YOGYAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menyatakan Gunungkidul menjadi daerah paling rawan terkait praktik money politik (politik uang) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hal tersebut tidak lepas dari dua kali penyelenggaraan Pemilu terakhir. Gunungkidul paling banyak ditemukan pelanggaran pemilu melalui politik uang.

BACA JUGA:Tensi Politik Memanas Jelang Pemilu 2024, Mahyudin: Sebaiknya Elite Politik Saling Jaga Suasana Kondusif 

Menurut Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu DIY, Mohammad Najib, sejumlah tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Sebagai persiapan pengawasan, Bawaslu DIY tengah meningkatkan langkah antisipasi terhadap potensi pelangggaran yang timbul selama Pemilu 2024 mendatang.

"Potensi pelanggaran Pemilu 2024 nanti kami perkirakan bisa lebih besar dari Pemilu sebelumnya," kata dia, Rabu 28 September 2022.

BACA JUGA:Sanksi untuk ASN yang Tak Netral di Pemilu: Potongan Tunjangan hingga Pemecatan! 

Pihaknya sudah membuat peta kerawanan di antaranya berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya. Dia menyebut, untuk kerawanan tertinggi masih ada di Gunungkidul, yaitu berkaitan dengan politik uang.

Bahkan, sebuah riset menunjukkan bahwa money politik sangat permisif terjadi di Gunungkidul. Praktik ini dipicu oleh tradisi masyarakat, money politic dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar, sehingga disebut sebagai suatu kelaziman dan dianggap sah.

"Ya politik uang sudah dianggap lumrah, padahal itu melanggar hukum," ujar Najib.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Selain itu, masyarakat menilai Pemilu adalah pesta, jadi harus ada yang dinikmati. Sehingga masyarakat menganggap mereka juga harus bisa menikmati pesta demokrasi tersebut dengan menerima sejumlah uang.

Hanya saja, ia mengakui untuk penanganannya bukan perkara yang mudah. Karena Penanaganan pelanggaran butuh syarat formil dan material, ada bukti dan saksi.

"Regulasi sebenarnya sudah jelas, tapi memang penanganannya tidak mudah," tutur Najib.

Kerawanan Pemilu 2024 nanti lebih besar, salah satu alasannya karena masa kampanye yang terbilang pendek. Di mana Masa kampanye Pemilu 2024 ditetapkan selama 75 hari. Pemilu 2024 ini lebih pendek dibandingkan Pemilu 2019 silam, di mana masa kampanye berlangsung selama 6 bulan 3 minggu.

Salah satu potensi pelanggaran, lanjut Najib, adalah kontestan Pemilu melakukan kampanye di luar jadwal. Bawaslu RI sudah menyiapkan langkah pencegahan. Upaya ini dibuat dengan pendekatan pengawasan partisipatif.

"Publik hingga media massa diharapkan ikut berperan dalam upaya pengawasan, sehingga kesempatan untuk melanggar juga semakin minim," tuturnya.

Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto mengatakan, untuk tahapan kerja Bawaslu Gunungkidul, pihaknya saat ini sudah membuka pendaftaran untuk pemantau pemilu. sesuai arahan Bawaslu RI, tugas pengawasan dan pencegahan, akan dilakukan dengan pendekatan partisipatif.

"Tetapi pengawasan Pemilu, bukan hanya tugas Bawaslu, tapi seluruh komponen masyarakat. Kami juga akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk upaya pengawasan," pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini