Share

Terjerat Korupsi, Lukas Enembe Diharapkan Bisa Hadapi Proses Hukum

Edy Siswanto, Okezone · Selasa 04 Oktober 2022 22:23 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 04 340 2680728 terjerat-korupsi-lukas-enembe-diharapkan-bisa-hadapi-proses-hukum-oM5kyQojzU.jpg Lukas Enembe (Foto: Dok Okezone)

KEEROM – Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe masih bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, Lukas Enembe dua kali mangkir dari panggilan KPK.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom Bonefasius A. Muenda, mengimbau para pendukung Lukas Enembe untuk membubarkan diri. Kemudian, tidak menghalang halangi KPK melakukan tugas konstitusionalnya.

“Masyarakat harus bisa menerima KPK ambil Lukas untuk memberikan keterangan. Bukan malah melarang Lukas atau menghalang-halangi. Lukas sebagai seorang intelektual harus bisa menghadapi proses hukum,” ujar Bonefasius di Arso, Selasa (4/10/2022).

BACA JUGA:Usai Pramugari Cantik, KPK Periksa Bos dan Pilot PT RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe 

Khusus masyarakat Kabupaten Keerom, pihaknya mengimbau tidak ikut campur dalam persoalan hukum yang menjerat Lukas Enembe.

Sementara itu, terkait kasus yang menimbulkan keresahan masyarakat ini, kata dia, erat kaitannya dengan keresahan masalah dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

"Kenyataan yang terjadi, terkait dana Otsus, masyarakat menyalahkan pusat dan menyatakan Otsus tidak berhasil,” katanya.

 BACA JUGA:Lukas Enembe Diduga Gunakan Jet Pribadi dengan Layanan Kelas Satu

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Menurutnya, pusat sudah mengalokasikan dana dan memberikan kewenangan kepada kepala-kepala daerah untuk kelola dana tersebut. Pihaknya sebagai pengawas kerap memperdebatkan kemana dana Otsus tersebut.

“Sebagai anggota DPRD yang melakukan fungsi pengawasan, kami sering memperdebatkan ke mana dana Otsus ini pergi. Otsus itu mengalir dari saku ke saku. Saku orang-orang yang memangku jabatan,” ujar Bonefasius.

Ketua Komisi C DPRD Keerom ini meminta KPK tidak hanya menangkap Lukas Enembe. Namun, kepala daerah lainnya juga perlu diperiksa.

“Kalau hanya Gubernur yang ditangkap berarti ada pembiaran di kabupaten-kabupaten. Kalau pembiaran ini terjadi maka proses pembinaan politik di Papua akan mandeg,’’ kata mantan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Keerom.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini