Share

Aplikasi Milik BPBD Tidak Bisa Dioperasikan, Kejari Madiun Lakukan Penyelidikan

Arif Wahyu Efendi, iNews · Selasa 15 November 2022 17:44 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 15 519 2708145 aplikasi-milik-bpbd-tidak-bisa-dioperasikan-kejari-madiun-lakukan-penyelidikan-cOKrBqVtdS.jpg Kepala Seksi Intilijen Kajari Madiun Ardhitia Harjanto. (Foto: MPI)

MADIUN - Aplikasi ZR (Zero Risk) RKT BPBD Kabupaten Madiun tidak bisa dioperasikan, karena itu Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun mulai lakukan penyelidikan.

"Iya, sedang kami pelajari. Aplikasi ZR RKT milik BPBD Kabupaten Madiun," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Madiun, Ardhitia Harjanto kepada awak media di kantornya, Selasa  (15/11/2022).

Dia mengaku telah berulang kali mencoba aplikasi yang dibuat dengan anggaran ratusan juta rupiah tersebut, namun belum berhasil. "Kami sudah coba, memang tidak bisa. Padahal biaya pembuatan aplikasi tersebut mencapai Rp349.591.000. Ini kami terjunkan tim untuk mempelajari secara detail," tambahnya.

Artdhitia yang merupakan Mantan Kasipidum Kejari Bau Bau tersebut sangat menyayangkan aplikasi yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat tersebut tak bisa dioperasikan. Apalagi di musim hujan seperti saat ini, yang cuacanya tidak menentu dan berpotensi bencana.

Ketika disinggung kemungkinan memanggil pengguna anggaran maupun perusahaan yang mengerjakan aplikasi tersebut, pihaknya tidak membantah namun tidak pula mengiyakan.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Aplikasi milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, Jawa Timur tak bisa dipergunakan. Padahal biaya pembuatan aplikasi berlogo ZR ( Zero Risk) tersebut mencapai ratusan juta rupiah.
Saat dikonfirmasi awak media dalam sebuah grup whatsapp, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, M Zahrowi dengan tegas menjawab bahwa aplikasi tersebut bisa dipergunakan. "Sampun Om", jawab Pria yang akrab disapa Rowi itu saat ditanya apakah aplikasi Zero Risk sudah bisa digunakan.
Namun sejumlah warga dan relawan yang mencoba membuka aplikasi tersebut di playstore tidak ada yang bisa menggunakan. Jangankan menggunakan, untuk mendaftar atau membuat akun saja tidak bisa. 
"Saya ketik RKT BPBD Kab. Madiun. Trus instal, saat mau melanjutkan ke tahap berikutnya seperti mendaftar tidak bisa. Muter muter terus di hp saya, trus muncul tulisan error," ujar Fery, warga Madiun Kamis pagi (10/11/2022).
Hal yang sama juga dikatakan Yanto, warga Caruban. Pria 43 tahun itu mengaku mengetahui aplikasi Zero Risk dari mulut ke mulut, terlebih saat ini banyak bencana yang menurutnya bisa berguna. Karena penasaran, bapak satu anak itu kemudian mencoba menginstalnya, namun tak kunjung berhasil walau dilakukan berulang kali. "Tak intsal bolak balik gak iso ZR kui. Muter-muter terus, sampai tulisan e muncul error, ya wis males," katanya dalam dialeg Jawa.
Sementara itu, diari laman LPSE Kabupaten Madiun, diketahui bahwa pembuatan Aplikasi Zero Risk (ZR) RKT BPBD Kab. Madiun (Pelapor), dikerjakan oleh PT Razen Tekonologi Indonesia melalui tender yang di menangkan pada November tahun 2020 lalu, dengan nilai kontrak Rp. 349.591.000. Pada laman LPSE tersebut nama pekerjaan yang tertera adalah "Pembuatan Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi" dengan nilai pagu paket Rp.359.315.000 dengan sumber anggaran APBD tahun 2020.
Saat dikonfimasi melalui pesan WhatsApp, Humas PT Razen Teknologi Indonesia, Rafif Adziabi membenarkam bahwa aplikasi tersebut dikerjakan oleh pihaknya dengan nilai kontrak yang sesuai di laman LPSE tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa aplikasi Zero Risk berubah nama karena di update menjadi MIB atau Mitigasi Bencana.
"Aplikasi Zero Risk di update. Berubah nama, dikembangkan lagi jadi MIB. 2020 kalau zero risk pak. Mungkin 2-3 minggu kalau lolos verifikasi ini MIB namanya," jelasnya.
Pria yang namanya sudah cukup terkenal di Kabupaten Madiun itu kemudian menjelaskan panjang lebar alasan perubahan nama aplikasi. "Di takedown di upload hasil update nya secara manual. Tidak berkenan menggunakan nama zero risk. 0 risiko. Katanya mendahului yang Kuasa," jelasnya panjang lebar.
Pihaknya kembali menegaskan bahwa aplikasi yang dibuat dengan nilai kontrak sekitar 349 juta rupiah itu telah ada di playstore. Menurutnya saat ini sedang ditake down dan update, source nya di kembangkan dan disesuaikan. Bukan hanya itu juga dilakukan Penambahan fitur dan  spesifikasi androidnya di tingkatkan. 
Meski demikian, sebagai Humas PT. Razen Teknologi Indonesia Rafif mengakui hingga saat ini aplikasi MIB belum muncul di playstore. Padahal paket pekerjaan telah selesai dan terbayarkan dengan anggaran baru dari APBD tahun 2022 senilai Rp.75.555.000. Pihaknya berdalih bahwa kontrak pekerjaan dengan BPBD Kabupaten Madiun tidak sampai upload di playstore meskipun pihaknya akan mengusahakan. 
"Cuma baru kami upayakan di playstore. Masih proses verifikasi yang itu diluar ranah kami. Paket nya pengembangan sistem dan apk berikut update server dan framework saja," tambahnya.

Aplikasi milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, Jawa Timur tak bisa dipergunakan. Padahal biaya pembuatan aplikasi berlogo ZR ( Zero Risk) tersebut mencapai ratusan juta rupiah.


Ketika dikonfirmasi awak media dalam sebuah grup whatsapp, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, M Zahrowi dengan tegas menjawab bahwa aplikasi tersebut bisa dipergunakan. "Sampun Om", jawab Pria yang akrab disapa Rowi itu saat ditanya apakah aplikasi Zero Risk sudah bisa digunakan.


Namun sejumlah warga dan relawan yang mencoba membuka aplikasi tersebut di playstore tidak ada yang bisa menggunakan. Jangankan menggunakan, untuk mendaftar atau membuat akun saja tidak bisa. 

"Saya ketik RKT BPBD Kab. Madiun. Trus instal, saat mau melanjutkan ke tahap berikutnya seperti mendaftar tidak bisa. Muter muter terus di hp saya, trus muncul tulisan error," ujar Fery, warga Madiun Kamis (10/11/2022) pagi.

Hal yang sama diungkapkan Yanto, warga Caruban. Pria 43 tahun itu mengaku mengetahui aplikasi Zero Risk dari mulut ke mulut, terlebih saat ini banyak bencana yang menurutnya bisa berguna. Karena penasaran, bapak satu anak itu kemudian mencoba menginstalnya, namun tak kunjung berhasil walau dilakukan berulang kali. "Tak intsal bolak balik gak iso ZR kui. Muter-muter terus, sampai tulisan e muncul error, ya wis males," katanya dalam dialeg Jawa.


Dari laman LPSE Kabupaten Madiun, diketahui bahwa pembuatan Aplikasi Zero Risk (ZR) RKT BPBD Kab. Madiun (Pelapor), dikerjakan oleh PT Razen Tekonologi Indonesia melalui tender yang di menangkan pada November tahun 2020 lalu, dengan nilai kontrak Rp. 349.591.000. Pada laman LPSE tersebut nama pekerjaan yang tertera adalah

"Pembuatan Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi" dengan nilai pagu paket Rp.359.315.000 dengan sumber anggaran APBD tahun 2020.

Saat dikonfimasi melalui pesan WhatsApp, Humas PT Razen Teknologi Indonesia, Rafif Adziabi membenarkam bahwa aplikasi tersebut dikerjakan oleh pihaknya dengan nilai kontrak yang sesuai di laman LPSE tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa aplikasi Zero Risk berubah nama karena di update menjadi MIB atau Mitigasi Bencana.

"Aplikasi Zero Risk di update. Berubah nama, dikembangkan lagi jadi MIB. 2020 kalau zero risk pak. Mungkin 2-3 minggu kalau lolos verifikasi ini MIB namanya," jelasnya.

Pria yang namanya sudah cukup terkenal di Kabupaten Madiun itu kemudian menjelaskan panjang lebar alasan perubahan nama aplikasi. "Di takedown di upload hasil update nya secara manual. Tidak berkenan menggunakan nama zero risk. 0 risiko. Katanya mendahului yang Kuasa," jelasnya panjang lebar.

Pihaknya kembali menegaskan bahwa aplikasi yang dibuat dengan nilai kontrak sekitar 349 juta rupiah itu telah ada di playstore. Menurutnya saat ini sedang ditake down dan update, source nya di kembangkan dan disesuaikan. Bukan hanya itu juga dilakukan Penambahan fitur dan  spesifikasi androidnya di tingkatkan. 

Rafif mengakui hingga saat ini aplikasi MIB belum muncul di playstore. Padahal paket pekerjaan telah selesai dan terbayarkan dengan anggaran baru dari APBD tahun 2022 senilai Rp.75.555.000. Pihaknya berdalih bahwa kontrak pekerjaan dengan BPBD Kabupaten Madiun tidak sampai upload di playstore meskipun pihaknya akan mengusahakan. 

"Cuma baru kami upayakan di playstore. Masih proses verifikasi yang itu diluar ranah kami. Paket nya pengembangan sistem dan apk berikut update server dan framework saja," ungkap dia. 

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini