Share

Laut China Selatan Memanas, RI Diminta Perketat Perbatasan

Rifqa Nisyardhana, Okezone · Jum'at 25 November 2022 19:21 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 25 18 2714983 laut-china-selatan-memanas-ri-diminta-perketat-perbatasan-rsxeh1Aa98.jpg Militer China/Foto: Xinhua

JAKARTA - Ketegangan terjadi di Laut China Selatan saat penjaga pantai China menyita puing-puing roket China yang diduga ditarik oleh angkatan laut Filipina ke pulaunya di Laut China Selatan, pada Minggu, 20 November 2022.

Melansir The Guardian, Wakil Laksamana Alberto Carlos mengatakan, kapal China dua kali memblokir kapal angkatan laut Filipina sebelum menyita puing-puing terapung yang ditariknya pada Minggu di lepas pantai pulau Thitu yang diduduki Filipina. Namun dia memastikan tidak ada yang terluka dalam insiden itu.

(Baca juga: Filipina dan China Saling Bertikai untuk Ambil Puing-Puing Roket yang Mengapung di Laut China Selatan yang Disengketakan)

Di sisi lain, ketergantungan terhadap pinjaman alias utang dari China, kian hari semakin meningkat ditengah kondisi resesi ekonomi yang banyak dialami oleh negara-negara dunia, khususnya Asia.

Banyak yang melihat utang China ini sebagai jebakan Beijing untuk menguasai atau setidaknya mempengaruhi tata kelola pemerintahan, ekonomi, kebijakan dan keamanan negara-negara yang berutang kepada mereka.

Namun tidak sedikit pemimpin negara-negara dunia khususnya di Asia berani meminjam pinjaman lunak dari China, dengan berbagai alasan. Salah satunya Kamboja.

(Baca juga: Kena Jebakan Utang, Aset 3 Negara Ini Disita China)

Selain itu, China tetap menjadi sumber impor terbesar Kamboja yang menyumbang lebih dari 30% dari total impornya, sehingga membuat negara tersebut cukup rentan terhadap kebijakan utang China.

Hampir sebagian besar analis dalam negeri Kamboja telah memperingatkan tentang cara Beijing menciptakan ketergantungan jangka panjang untuk Kamboja, yakni dengan cara membiayai proyek infrastruktur besar di negara tersebut.

Mereka khawatir bahwa dukungan ini pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh China untuk memajukan kepentingannya di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan, termasuk Laut China Selatan.

Melihat hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pelajar Islam (DPP PII) mengingatkan negara-negara dunia khususnya Asia, terutama Indonesia, untuk mewaspadai maksud terselubung dengan memberi pinjaman lunak utang ke negara-negara yang berada di wilayah strategis.

Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Pelajar Islam Indonesia, Furqan Raka mengatakan, hal ini dapat semakin memperburuk masalah di dalam ASEAN khususnya persoalan Laut China Selatan yang diklaim sepihak oleh China.

“Khususnya pelabuhan Kamboja yang sedang dikembangkan China, akan menjadi fasilitas yang akan membantu aktivitas Angkatan Laut Beijing di Laut China Selatan,” kata Furqan Raka kepada wartawan, Jumat (25/11/2022).

“Ini akan memastikan basis penting bagi China di sembilan garis putus-putus pada batas Laut China Selatan, di mana Beijing berusaha untuk memiliki kontrol yang lebih besar,” tambah Furqan.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Oleh karena itu, DPP PII meminta negara-negara Asia khususnya Indonesia yang bersinggungan dengan Laut China Selatan, untuk memperketat pengawasan batas teritorial negara masing-masing, agar tidak dicaplok atau diklaim Beijing.

Modernisasi dan perluasan Pangkalan Angkatan Laut Ream akan memungkinkan Angkatan Laut Kerajaan Kamboja (RCN) untuk mengoperasikan kapal pembawa rudal anti-kapal dan pertahanan udara seperti kapal rudal Tipe 22 (kelas Houbei) China, korvet Tipe 056, dan fregat Tipe 054A yang juga milik Beijing.

“China juga membiayai proyek infrastruktur besar-besaran di Kamboja termasuk jalan, jembatan, pelabuhan laut, bandara, rel kereta api, dan bendungan pembangkit listrik tenaga air,”tutur Furqan Raka.

Proyek-proyek utama Kamboja yang saat ini sedang dilaksanakan melalui modal China termasuk pekerjaan di Bandara Internasional Dara Sakor dan proyek pelabuhan laut dalam di Kampot.

Dikatakannya, hubungan bilateral Kamboja dengan AS mulai renggang setelah pembatalan latihan militer bersama “Angkor Sentinel” dan pembubaran Cambodia National Rescue Party (CNRP) pada 2017.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini