Share

Peringati Dua Tahun Kudeta, AS Jatuhkan Sanksi Baru Terhadap Rezim Myanmar

Rahman Asmardika, Okezone · Rabu 01 Februari 2023 16:14 WIB
https: img.okezone.com content 2023 02 01 18 2757191 peringati-dua-tahun-kudeta-as-jatuhkan-sanksi-baru-terhadap-rezim-myanmar-A3scC1hjo3.jpg Foto: Reuters.

WASHINGTON Amerika Serikat (AS) pada Rabu, (1/2/2023) memperingati dua tahun kudeta Myanmar dengan menjatuhkan rangkaian sanksi baru terhadap junta militer negara Asia Tenggara itu. AS mencatat bahwa dalam dua tahun ini krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan di Myanmar telah berkembang menjadi semakin parah.

BACA JUGA: Kudeta Militer Myanmar, Kekuasaan Dipegang Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata

Pada 1 Februari 2021, junta militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan menuding pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan tuduhan kecurangan pemilu. Sejak saat itu, Myanmar telah terjerumus ke dalam krisis di bawah kekuasaan rezim yang telah membunuh rakyatnya, membuat ribuan orang mengungsi, dan membalikkan kemajuan demokrasi Myanmar yang telah berlangsung selama satu dekade terakhir.

“Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan di Burma semakin parah, dengan sejumlah laporan menunjukkan hampir 3.000 orang tewas, hampir 17.000 orang ditahan, dan lebih dari 1,5 juta orang mengungsi,” kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dalam keterangan persnya, Rabu.

“Kampanye bumi hangus yang terus dilakukan oleh rezim ini terus menimbulkan kerugian dan merenggut nyawa orang-orang yang tidak berdosa, memicu konflik bersenjata yang memburuk di Burma dan ketidakamanan di luar perbatasannya.”

Rangkaian sanksi terbaru AS diberlakukan terhadap enam individu dan tiga entitas yang terkait dengan upaya rezim Myanmar menghasilkan pendapatan dan membeli persenjataan. Ini termasuk pemimpinan senior Kementerian Energi Burma, Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE), dan Angkatan Udara Burma, serta penjual senjata dan anggota keluarga dari rekanan bisnis militer yang ditunjuk sebelumnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Washington juga memberlakukan sanksi terhadap Komisi Pemilihan Persatuan (Union Electoral Commission) Myanmar yang telah digunakan rezim untuk memajukan rencananya pemilihan umum yang cacat dan diyakini akan merugikan keinginan rakyat Burma.

Tindakan AS ini diambil seiring dengan langkah serupa oleh Inggris dan Kanada.

“Hingga saat ini, kami telah memberlakukan sanksi, di bawah Perintah Eksekutif 14014, terhadap 80 individu dan 30 entitas untuk merampas sarana rezim untuk melanggengkan kekerasannya dan untuk mempromosikan aspirasi demokrasi rakyat Burma,” terang Blinken.

Dia menyampaikan bahwa AS tetap teguh dalam posisinya bahwa pemilihan yang direncanakan junta Myanmar tidak mungkin bebas atau adil, mengingat bahwa rezim itu telah membunuh, menahan, atau memaksa calon pesaing untuk pergi, dan mengingat bahwa rezim terus melakukan kekerasan brutal terhadap lawan-lawannya yang bertindak secara damai.

Banyak pemangku kepentingan politik utama Myanmar mengumumkan penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan ini, yang tidak akan inklusif atau representatif, dan hampir pasti akan memicu pertumpahan darah yang lebih besar.

“Amerika Serikat akan terus mendukung gerakan pro-demokrasi dan upayanya untuk memajukan perdamaian dan pemerintahan multipartai di Burma. Kami memuji mereka yang bekerja untuk memperkuat persatuan dan kohesi dan menjadi bagian berbagai kelompok yang memiliki visi yang sama akan demokrasi sejati dan inklusif di Burma,” tambah pernyataan itu.

“Amerika Serikat juga akan terus mendorong pertanggungjawaban atas kekejaman militer, termasuk melalui dukungan bagi Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar dan upaya internasional lainnya untuk melindungi dan mendukung populasi yang rentan, termasuk Rohingya.”

Blinken menyatakan bahwa AS menyambut baik tindakan dari mitra dan sekutunya untuk mendesak rezim Myanmar agar mengakhiri krisis. AS menyampaikan harapannya untuk bekerja sama dengan ASEAN dan PBB setelah pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB baru-baru ini tentang situasi di Burma, dan dengan komunitas internasional, saat para mitra berusaha untuk menegakkan Konsensus Lima Poin ASEAN, mengintensifkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap militer, dan mendukung Burma yang damai, demokratis, dan makmur.

1
3
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini