Podcast Aksi Nyata: Pemuda Perindo Ungkap Kendala Pembangunan di Papua
JAKARTA – Wakil Bendahara 1 DPP Pemuda Perindo Petrodes Mega Keliduan sekaligus putra Papua melihat bahwa pemerintah pusat sudah cukup memberikan perhatian yang lebih terhadap pembangunan di bumi Cendrawasih itu. Hanya saja, ada sejumlah kendala-kendala yang membuat pembangunan di Papua menjadi terhambat.
“Saya pikir apa perhatian pemerintah pusat kepada Papua ini sudah semenjak dari 2001 semenjak otonomi khusus (otsus) dan strategi pembangunannya itu dengan apa adanya program percepatan pembangunan ya yang dalam beberapa kali undang-undang (UU) sampai terakhir ini,” kata pria yang akrab disapa Mega ini dalam Podcast Aksi Nyata yang berjudul “Peran Pemuda Dalam Percepatan Pembangunan di Papua”, yang disiarkan daring, Minggu (19/2/2023).
Mega menjelaskan, otsus di jilid pertama itu konsentrasinya pada percepatan pembangunan dan infrastruktur daerah, sementara otsus jilid kedua melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 ini konsentrasinya pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua atau pembangunan manusia.
“Menurut saya ini adalah strategi yang yang cukup baik,” ujarnya.
Hanya saja, Mega menyayangkan ada satu catatan penting yakni perlunya peranan pemuda-pemuda papua. Untuk itu, ia berharap apa dengan adanya percepatan pembangunan yang dilakukan dalam dalam rangka otsus jilid 2 di UU No. 2 Tahun 2021 ini harus lebih banyak lagi pemuda yang diberikan ruang.
“Harus lebih banyak lagi pemuda yang diberikan ruang begitu ya. Tidak hanya mungkin di Papua tapi juga pemuda yang ingin membantu di sana,” harap lulusan Ilmu Antropologi Universitas Cendrawasih itu.
Lantas apa saja peran yang bisa dilakukan pemuda dalam pembangunan Papua, Mega menguraikan, bagaimana peran pemuda bisa dihidupkan dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan dalam hal apa saja. Karena menurutnya, seringkali pemerintah kurang melihat, bahkan kurang melirik semangat pemuda untuk membangun sehingga semangat pemuda itu tidak tersalurkan. Padahal, ada banyak organisasi-organisasi kepemudaan di Papua yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi.
“Jadi juga harusada peran begitu ya dari pemerintah setempat untuk mengajak begitu para pemuda ini di berbagai wadah begitu untuk ikut juga. Mungkin apa, ide gagasan mereka itu didengar begitu ya kemudian juga diberikan kesempatan untuk aktivitas-aktivitas kepemudaan yang lebih besar lagi begitu. Sehingga mungkin juga nantinya akan ada regenerasi dari apa yang akan kita tuju begitu ya untuk pembangunan Papua sendiri,” ungkapnya.
Adapun hal yang menghambat pembangunan Papua, Mega menjelaskan, sebelum adanya pemekaran provinsi Papua, ada rentang wilayah yang sangat luas sehingga pemerintah sulit menjangkau ke pelosok-pelosok. Kemudian, terjadinya konflik antar kelompok sehingga energi masyarakat Papua habis di perang antar kelompok ini.
Lalu, Mega melanjutkan, pemerintah daerah (pemda) juga menjadi salah satu penghambat pembangunan sejauh ini. Sebelum pemekaran provinsi ini, ada pengontrolan kewenangan dan penggunaan anggaran yang tidak baik sehingga memunculkan peluang-pulang korupsi karena pengelolaan yang tidak transparan. Semisal anggaran untuk tenaga pengajar dan tenaga kesehatan honorer, yang disalahgunakan, sehingga menghambat pembangunan di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
“Menghambat kerja mereka di kampung, menghambat pelayanan mereka di kesehatan. Sehingga memang dengan mungkin adanya pemekaran ini ini semua bisa lebih lebih lebih baik lebih rapi lagi, lebih terbuka begitu ya. Dan juga mungkin bisa terbagi-bagi yang lebih transparan gitu ya,” terangnya.
Selain itu, dia menambahkan, perlu adanya penambahan beberapa perguruan-perguruan tinggi negeri (PTN) karena di Papua itu baru 3 saja. Sementara infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan sudah sangat baik dilakukan pemerintah. Apalagi memang, pembangunan di Papua ini masih dalam tahap-tahap awal pemekaran
Namun yang paling penting, Mega mengingatkan bahwa yang penting adalah membuat program-program yang sinergis antara kepentingan pusat dan juga kepentingan provinsi. Namun, itu semua bergantung pada bagaimana kepala-kepala daerah merespons dan mendesain apa yang menjadi program-program prioritas.
“Karena kan memang sudah terbentuk badan percepatan output yang dikepalai oleh Wapres itu kan sudah terbentuk dengan alokasi anggaran yang cukup besar, sehingga ini memang kalau alokasi anggaran ini apa bisa tersalur dengan baik dan juga bisa melalui apa untuk menyelenggarakan program-program dari tiap daerah pemekaran yang betul-betul prioritas dan mampu menjawab persoalan kebutuhan masyarakat mungkin saya pikir ini sangat baik jadi tinggal bagaimana,” tandasnya.
(Khafid Mardiyansyah)
