WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyambut baik dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.
ICC menuduh Putin melakukan kejahatan perang di Ukraina - sesuatu yang menurut Presiden Biden telah "jelas" dilakukan oleh pemimpin Rusia itu.
Klaim tersebut berfokus pada deportasi anak-anak yang melanggar hukum dari Ukraina ke Rusia sejak invasi Moskow pada 2022.
Moskow membantah tuduhan itu dan mengecam surat perintah itu sebagai "keterlaluan".
ICC sendiri tidak memiliki kekuatan untuk menangkap tersangka tanpa kerjasama dari pemerintah suatu negara. Rusia diketahui bukan negara anggota ICC. Ini artinya pengadilan yang berlokasi di Den Haag itu tidak berwenang di sana.
Namun, hal itu dapat memengaruhi Putin dengan cara lain, seperti tidak dapat melakukan perjalanan internasional. Dia sekarang bisa ditangkap jika menginjakkan kaki di salah satu dari 123 negara anggota pengadilan.
Putin menjadi presiden ketiga yang mendapatkan surat perintah penangkapan ICC.
Follow Berita Okezone di Google News
Biden mengatakan bahwa, meskipun pengadilan juga tidak mempengaruhi AS, namun dikeluarkannya surat perintah tersebut "merupakan poin yang sangat kuat".
"Dia jelas melakukan kejahatan perang," katanya kepada wartawan, dikutip BBC.
Pemerintahannya sebelumnya secara resmi menetapkan bahwa Rusia telah melakukan kejahatan perang selama konflik di Ukraina, dengan Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan pada bulan Februari bahwa mereka yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga merilis sebuah laporan awal pekan ini yang menemukan pemindahan paksa anak-anak Ukraina oleh Moskow ke daerah-daerah yang berada di bawah kendalinya merupakan kejahatan perang.
Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (17/3/2023), ICC mengatakan memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Putin melakukan tindakan kriminal secara langsung, serta bekerja sama dengan orang lain. Ia juga menuduhnya gagal menggunakan kekuasaan kepresidenannya untuk menghentikan deportasi anak-anak.
Komisaris Rusia untuk hak anak, Maria Lvova-Belova, juga diburu oleh ICC atas kejahatan yang sama.
Jaksa ICC Karim Khan mengatakan surat perintah itu "didasarkan pada bukti forensik, pengawasan dan apa yang dikatakan oleh kedua orang itu".
Pengadilan pada awalnya mempertimbangkan untuk merahasiakan surat perintah penangkapan, tetapi memutuskan untuk mengumumkannya untuk mencoba dan menghentikan kejahatan lebih lanjut yang dilakukan.
"Anak-anak tidak bisa diperlakukan sebagai rampasan perang, mereka tidak bisa dideportasi," terangnya.
"Jenis kejahatan ini tidak perlu menjadi pengacara, seseorang perlu menjadi manusia untuk mengetahui betapa mengerikannya itu,” lanjutnya.
Khan juga menunjukkan bahwa tidak ada yang mengira bahwa Slobodan Milosevic, pemimpin Serbia yang diadili atas kejahatan perang di Kroasia, Bosnia dan Kosovo pada 1990-an, akan berakhir di Den Haag untuk diadili.
"Mereka yang merasa bisa melakukan kejahatan di siang hari, dan tidur nyenyak di malam hari, mungkin harus melihat sejarah," ujarnya.
Sir Geoffrey Nice KC, yang memimpin penuntutan dalam persidangan mantan Presiden Serbia Slobodan Milosevic, mengatakan surat perintah itu akan mengubah cara para pemimpin asing memandang Putin.
"Dia akan tetap menjadi tersangka kriminal sampai dan kecuali dia menyerahkan diri untuk diadili, atau diserahkan untuk diadili dan dibebaskan. Sepertinya sangat tidak mungkin, jadi dia akan tetap menjadi tersangka kriminal sampai akhir hidupnya," katanya kepada program BBC Radio 4.
Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan salah satu keputusan pengadilan itu "batal demi hukum" dan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev membandingkan surat perintah itu dengan tisu toilet.
Di sisi lain, aktivis oposisi Rusia menyambut baik pengumuman tersebut. Ivan Zhdanov, sekutu dekat pemimpin oposisi Alexei Navalny yang dipenjara, telah men-tweet bahwa itu adalah "langkah simbolis" tetapi penting.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga telah mengucapkan terima kasih kepada Khan dan ICC atas keputusan mereka untuk mengajukan tuntutan terhadap "kejahatan negara".
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
