Israel kemudian melanggar apa yang telah disetujui PBB perihal wilayah Palestina. Dengan wilayah yang telah berhasil direbut Israel pada saat awal berdirinya negara Israel menyebabkan sebanyak lebih dari 700.000 warga Palestina diusir dari rumah mereka. Sebanyak 2.000 warga Iran di Palestina yang disita propertinya oleh tentara Israel menyebabkan terlibatnya Iran dalam pembagian wilayah Palestina.
Hadirnya doktrin pinggiran atau periphery doctrine mendorong Israel untuk mulai menjalin hubungan dengan negara-negara non-Arab di pinggiran Timur Tengah, seperti Iran dan Turki. “Untuk mengakhiri isolasinya di Timur Tengah, Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion menjalin hubungan dengan negara-negara non-Arab di ‘pinggiran’ Timur Tengah, yang kemudian dikenal sebagai doktrin pinggiran,” ujar Kvindesland, dikutip Al Jazeera.
Pada 1951, hubungan Iran-Israel mengalami perubahan ketika perdana menteri Iran berganti menjadi Mohammad Mosaddegh. Beberapa aksi yang dilakukan Mosaddegh seperti upaya nasionalisasi industri minyak, memutuskan hubungan dengan Israel, serta mengusir kekuasaan kolonial Inggris mendapat reaksi yang negatif dari negara Barat, terutama Inggris dan Amerika Serikat (AS). Akibatnya pemerintahan Mosaddegh digulingkan dalam kudeta yang diorganisir oleh badan intelijen Inggris dan AS pada 1953.
Kedekatan antara Iran dan Israel selama masa kepemimpinan Shah didorong oleh kebutuhan Israel untuk terlepas dari isolasi di Timur Tengah dan keinginan Shah untuk meningkatkan hubungan yang baik dengan AS melalui perantara Israel. Motif Shah untuk mendapatkan aliansi, keamanan dan perdagangan mencerminkan minimnya kepedulian Iran terhadap Palestina dalam hubungannya dengan Israel.