12 Kali Berturut-turut, Pemkot Tangsel Sabet Opini WTP dari BPK
JAKARTA - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya secara berturut–turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Dede Sukarjo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Wali Kota dan Ketua DPRD Tangsel di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Serang, pada Selasa (7/5/2024).
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengaku bersyukur dengan hasil kerja yang dilakukan seluruh perangkat daerah. Capaian WTP menjadi yang ketiga di bawah kepemimpinan dirinya bersama Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan.
"Alhamdulillah hasil kerja keras dari seluruh perangkat daerah, pada tahun anggaran 2022 yang lalu kami memperoleh opini WTP dari BPK RI, kami selalu bertekad dan berupaya mempertahankannya dan akhirnya tahun anggaran 2023 kami kembali meraih opini WTP ," ujar Benyamin dalam keterangannya.
Benyamin menambahkan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak baik pemerintah dan juga stakeholder terkait yang membantu dan memastikan komitmen Pemkot Tangsel Selatan dalam tanggung jawabnya mengelola keuangan daerah. Kendati diakuinya, masih ada kekurangan.
"Namun, kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu melalui pemeriksaan ini kami dapat informasikan dan mengetahui kelemahan dan segera mungkin melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang – undangan," tuturnya.
Benyamin mengaku akan segera membahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan DPRD terkait dengan rekomendasi BPK.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Dede Sukarjo mengapresiasi atas raihan opini yang diterima Pemkot Tangsel.
"BPK mengucapkan selamat dan berikan apresiasi setinggi – tingginya kepada Wali Kota Tangerang Selatan beserta seluruh jajaran atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke – 12," ujarnya.
Dede mengatakan, bahwa Tangsel meraih predikat tinggi yakni 90,23 persen dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Untuk itu, pihaknya berharap akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.
"Kami berharap untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam TLRHP ini sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku," kata Dede.
Hasil pemeriksaan yang dilakukan diharapkan Dede bisa menjadi dorongan dan motivasi dalam memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
(Arief Setyadi )
