Buka-bukaan soal Ijazah Jokowi, Anak Buah Kaesang: Saya Akan Lawan Roy Suryo dan dr Tifa!
JAKARTA – Politikus PSI, Dian Sandi Utama memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait laporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Joko Widodo (Jokowi). Anak buah Kaesang Pangarep ini mengaku siap buka-bukaan soal ijazah Jokowi.
Dian Sandi diketahui mengunggah foto ijazah Jokowi melalui akun X miliknya pada 1 April 2025. Dian mengatakan tindakannya tersebut untuk membela Jokowi lantaran gaduh tudingan ijazah palsu.
"Sepanjang yang saya ketahui pasti saya akan terbuka sama pihak kepolisian. Saya percaya pekerjaan profesional dan kedepannya semua ini sesuai dengan yang saya sampaikan dari awal saya ingin semua ini berakhir," kata Dian Sandi di Polda Metro Jaya, Senin (19/5/2025).
"Hari ini saya terpanggil karena hati nurani saya, saya akan membuka kebenaran ini. Saya sudah melakukan riset dari awal, saya bukannya memasang badan untuk Pak Jokowi tapi saya sedih Pak Jokowi digitukan oleh mereka," sambungnya.
Di sisi lain, ia mengaku tidak ada arahan dari Ketum PSI Kaesang Pangarep ataupun Jokowi dari tindakannya tersebut. Dian menyebut tidak terima melihat Jokowi dihina.
"Saya dari awal bergerak tidak ada arahan dari PSI, tidak ada arahan dari Ketum Kaesang, apalagi sampai dari Pak Jokowi. Kawan-kawan bisa cross check, tidak ada perintah apapun. Saya bergerak atas nama pribadi, ini atas inisiatif saya sendiri," ungkapnya.
"Seperti yang disampikan oleh Pak Jokowi dihina-hina dan segala macam, saya akan lawan mereka sampai kapan pun, mau bagaimana pun saya akan lawan. Bagi saya, saya mau mention kan saya lawan terutama untuk Roy Suryo dan dr Tifa, itu orang tidak bisa dipegang omongannya," pungkasnya.
Sebagai informasi, Jokowi melaporkan lima orang berinisial berinisial RS, ES, RS, T dan K terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya.
Mereka dilaporkan atas pasal fitnah hingga pencemaran nama baik. Jokowi menilai bahwa tudingan terkajt ijazah palsu masalah ringan. Meski demikian, menurutnya hal tersebut perlu di bawa ke ranah hukum agar jelas dan gamblang.
(Fahmi Firdaus )
