Share

Jokowi Akan Sulap Monas Jadi Pusat Pertahanan

Fiddy Anggriawan , Okezone · Rabu 21 Agustus 2013 12:33 WIB
https: img.okezone.com content 2013 08 21 500 853037 inFbSJPS0X.jpg Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Monumen Nasional (Monas) yang awalnya sebagai tempat rekreasi masyarakat Ibu Kota akan disulap oleh Gubernur Joko Widodo (Jokowi) menjadi pusat pertahanan Jakarta.

 

Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, di Balai Kota Jakarta.

 

"Gampang-gampang saja, yang tadi kita bicarakan dengan Pak Wamenhan. Contoh tahun depan mau buat basement di Monas. Hampir 160 hektar di bawah tanah disiapkan. Nanti fungsi strategi pertahanan ada di situ. Jadi tidak hanya fungsi untuk parkir dan penjualan souvenir. Tapi juga ada fungsi-fungsi strategi pertahanan," jelas Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Rabu (21/8/2013).

 

Saat disinggung, akan seperti apa bentuk strateginya? Jokowi enggan membeberkannya. "Ya jangan diberikan dong. Bubar nanti. Namanya administrasi pertahanan," kelakarnya.

 

Intinya, lanjut Jokowi, semua akan diakomodasi. Sebagai contoh di Kemayoran nanti bisa untuk pendaratan pesawat. Namun, sekarang belum bisa direalisasikan, karena masih ada fly overnya.

 

"Nanti akan dibuat under pass. Sehingga, bisa untuk pendaratan dan dipakai strategi pertahanan di sana saat kondisi darurat," tegasnya.

 

Selain itu, di kawasan Marunda, dalam rangka membuat rumah susun juga akan dibangun jalan yang bisa mengakomodasi kepentingan strategi pertahanan.

 

"Banyak sekali tadi yang disampaikan, rencananya 2014 kita akan kerjakan dan ide-ide yang belum jadi akan kita akomodasi kepentingan-kepentingan itu, seperti di tol Jagorawi dulu bisa untuk pendaratan pesawat. Sekarang nggak bisa karena ada jembatan penyebrangan. Nanti akan dihilangkan dan diganti under pass," simpulnya.

 

Menurut mantan Wali Kota Solo tersebut, pembangunan tata ruang Jakarta yang memperhatikan strategi pertahanan sangat penting untuk dilakukan. Sehingga, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya.

 

"Jangan sampai rencana satu tidak bisa, terus harus buat rencana dua dan tiga. Negara harus punya itu," tuntasnya.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini